AMBON, Siwalima.id - DPRD berharap agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon dipimpin seorang kepala pelaksana definitif.
Melalui perubahan regulasi perangkat daerah, DPRD mendorong penyesuaian struktur BPBD agar fungsi komando dan pengendalian penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efektif.
Ketua Bapemperda DPRD Kota Ambon, Lucky Upulatu Nikijuluw, mengatakan, perubahan tersebut merupakan tindak lanjut atas ketentuan Permendagri nomor: 18 Tahun 2025.
Nikijuluw menjelaskan, berdasarkan hasil penilaian kelembagaan, BPBD Kota Ambon memperoleh skor 526. Menurutnya, telah memenuhi kategori tipologi A.
Hasil tersebut menjadi dasar untuk mendorong penyesuaian struktur organisasi, termasuk penetapan kepala BPBD definitif sesuai ketentuan yang berlaku.
“Selama ini, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab BPBD masih melibatkan Sekretaris Daerah sebagai pejabat ex officio, sementara kepala BPBD belum berstatus definitif karena persoalan tipologi kelembagaan,” terang Nikijuluw kepada wartawan di kantor, rabu (21/10).
Dengan perubahan ini, DPRD ingin fungsi kontrol dan komando penanganan bencana dapat dijalankan lebih terarah.
“Tanggung jawab tersebut tidak lagi bertumpu pada Sekretaris Daerah, tetapi dapat dilaksanakan melalui kepemimpinan BPBD sesuai kewenangannya,” ujar Nikijuluw
Menurutnya, kedudukan kelembagaan yang jelas sangat penting mengingat BPBD memiliki tanggung jawab besar dalam penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan darurat dan pemulihan pascabencana.
Kota Ambon lanjunya memiliki potensi kerawanan bencana yang membutuhkan koordinasi cepat dan terpadu antar perangkat daerah. Karena itu, penguatan struktur BPBD diharapkan mampu mendukung respons pemerintah terhadap berbagai potensi ancaman bencana.
“Perubahan regulasi tersebut bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan bagian dari upaya memperjelas kewenangan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas BPBD,” jelasnya.
Bapemperda DPRD Kota Ambon, lanjutnya, telah menyelesaikan tahapan uji publik ranperda tentang perubahan atas perda mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Saat ini, DPRD akan mengawal tahapan selanjutnya hingga rancangan tersebut dibawa ke rapat paripurna, memperoleh nomor registrasi, dan diundangkan sesuai mekanisme pembentukan perda.
“Kami bersyukur uji publik telah selesai. Selanjutnya, tugas kami mengawal proses ini sampai ditetapkan dan diundangkan sehingga BPBD Kota Ambon memiliki landasan regulasi yang sesuai dengan ketentuan,” katanya.
Politisi PDIP itu berharap, percepatan penyelesaian ranperda tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi penguatan kelembagaan BPBD sekaligus mendukung kesiapan Pemkot Ambon dalam menghadapi potensi bencana.(S-10)
