AMBON, Siwalima.id - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menjamin, pembangunan ruas jalan di Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Maluku.
Bahkan, Pemprov Maluku telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9 miliar, melalui skema pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur untuk penanganan ruas jalan tersebut.
Karena itu, gubernur memastikan, pembangunan infrastruktur jalan yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat Batabual akan mulai direalisasikan pada Januari 2027 nanti. Pembangunan jalan Batabual merupakan persoalan yang telah lama menjadi perhatian dan tidak pernah dilupakannya sebelum menjabat sebagai kepala daerah.
“Batabual itu ada dalam hati dan pikiran saya. Salah satu alasan mengapa pemprov meminjam atau berutang kepada PT SMI, yaitu untuk membangun salah satunya jalan Batabual, termasuk beberapa ruas jalan di Kabupaten SBB,” jelas gubernur kepada Siwalima melalui pesan WhatsApp, Rabu (11/11).
Ia menjelaskan, pembangunan jalan Batabual telah memasuki tahapan persiapan, termasuk proses pelelangan. Namun, keterbatasan waktu pelaksanaan pada tahun anggaran 2026, menjadi tantangan karena persetujuan pinjaman dari PT SMI baru diterima relatif terlambat.
Dengan waktu efektif pelaksanaan yang semakin terbatas hingga akhir tahun, pekerjaan fisik dalam skala besar dinilai sulit diselesaikan. Meski demikian, gubernur menegaskan, anggaran telah disiapkan dan pembangunan harus mulai dilakukan secara bertahap.
“Untuk jalan Batabual, sudah saya putuskan untuk dibangun. Anggarannya sudah disiapkan. Yang penting kita memulai dulu. Kalau kita tunggu anggaran cukup baru membangun sekaligus sampai selesai, tidak akan jalan-jalan. Karena itu, pembangunan harus dilakukan secara bertahap,” tulis gubernur.
Gubernur mengaku, pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi tantangan besar bagi Maluku yang memiliki 11 kabupaten/kota dengan kondisi geografis dan kebutuhan pembangunan berbeda-beda.
Pasalnya, masih terdapat masyarakat di kawasan pegunungan Pulau Seram yang sejak Indonesia merdeka belum menikmati akses jalan yang memadai.
Karena itu, ia mengajak masyarakat memahami, bahwa pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan skala prioritas, kemampuan fiskal daerah, serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
Untuk jalan nasional, merupakan kewenangan pemerintah pusat, jalan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, sedangkan jalan kabupaten/kota menjadi kewenangan masing-masing pemerintah daerah.
“Sebagai Gubernur Maluku, tidak ada sedikit pun niat hati saya untuk menahan pembangunan infrastruktur bagi rakyat kalau anggarannya tersedia. Berdosa saya kalau anggaran ada, tetapi tidak digunakan untuk membangun fasilitas bagi kepentingan masyarakat,” tegas gubernur.
Meski demikian, gubernur menjelaskan, keinginan membangun harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemprov Maluku juga terus memperjuangkan pembangunan sejumlah ruas jalan lainnya melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
“Kita harus bicara jujur kepada rakyat. Sudah kita rencanakan, tetapi masyarakat juga harus bersabar. Kalau kondisi keuangan daerah kembali normal dan memadai, pembangunan akan dilakukan sesuai prioritas masing-masing wilayah,” tegas gubernur. (S-20)
