AMBON, Siwalima.id - Polemik pembangunan Pasar Apung Batu Merah atau Hatukau Waterfront City di Kecamatan Si­rimau, Kota Ambon kian mema­nas.

Pasalnya, setelah menyoroti pembangunan di kali Waitomu, kini Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Gunawan Mochtar, kembali melontarkan kritik terhadap proyek yang dikerjakan CV Alive to Madale tersebut.

Gunawan yang juga Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kota Ambon ini menilai, Pemkot Ambon dibawah kepemimpinan Walikota Bodewin Wattimena, terkesan membiarkan pembangunan yang menurutnya bermasalah dari sisi administrasi, perizinan hingga tata ruang.

Penolakan DPRD, bukan untuk men­cari sensasi, melainkan dida­sarkan pada sejumlah persoalan yang ditemukan dalam pelak­sanaan proyek di lapangan.

“Persetujuan Gedung Bangunan (PGB) tembusan kecamatan saja tidak ada, Satpol PP juga tidak ada. Jadi, saudara Walikota jangan membela sesuatu yang salah. Kegiatan itu juga tidak termuat dalam RTRW Kota Ambon. Intinya, kegiatan itu cacat prosedur,” tegas Gunawan kepada wartawan di Ambon Rabu (11/11). 

Menurutnya, alasan walikota yang menyebut perizinan proyek diterbitkan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak serta-merta meng­hilangkan kewajiban pengembang untuk memenuhi ketentuan per­izinan daerah.

Bahkan kapasitas dan peng­alaman perusahaan pelaksana proyek juga patut dipertanyakan. Pasalnya, CV Alive to Madale disebut baru terbentuk sekitar bulan April-Mei, namun langsung dipercaya menangani pembangu­nan berskala besar di kawasan pesisir. Bahkan patut diduga ada ketidaksesuaian antara dokumen perizinan dan kondisi pekerjaan di lapangan.

“Perizinannya itu cuma tujuh meter, tetapi praktiknya di lapangan tiang-tiang pancangnya sudah masuk jauh ke pesisir pantai Batu Merah. Ini sudah salah kaprah,” tegas Gunawan.

Tak hanya persoalan perizinan, Gunawan mengungkapkan, Ko­misi III DPRD Kota Ambon juga telah beberapa kali mengundang pihak pengembang untuk mem­bahas persoalan proyek tersebut. 

Namun, undangan resmi yang telah dilayangkan hingga dua sampai tiga kali, namun pihak pe­ngembang tidak mendapat res­pons kehadiran dari pihak pe­rusahaan.

“Kami sudah dua kali undang rapat. Undangan yang ketiga, mereka tidak hadir. Kan wartawan tahu sendiri. Jadi kalau hal seperti ini, tidak perlu beretorika lagi, intinya kesalahan ini dibiarkan,” sesal Gunawan.

Politisi PKB ini juga minta Gu­bernur Maluku, Hendrik Lewerissa dan Walikota Ambon tidak saling melempar tanggung jawab terkait polemik pembangunan tersebut.

Kedua kepala daerah ini harus memberikan penjelasan terbuka mengenai kewenangan dan peng­awasan proyek, terlebih keduanya pernah hadir dalam kegiatan pe­letakan batu pertama atau ground­breaking pembangunan.

“Gubernur maupun walikota jangan saling melempar kesala­han. Kalau pemerintah daerah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran rencana tata ruang, ada sanksi hukumnya,” tegas Gunawan.

Gunawan menyebut, sejumlah dokumen yang menurutnya belum dipenuhi pengembang, diantara­nya PGB, dokumen UKL-UPL hingga Amdal Lalu Lintas. Atas berbagai persoalan tersebut, ia mendesak agar pembangunan Hatukau Waterfront City dihentikan dan bangunan yang dinilai melanggar ketentuan dibongkar.

“Intinya, saudara walikota adalah walikota yang paling tidak tegas selama saya hidup, dimana membiarkan kesemrawutan terjadi dan berdalih itu izin pemerintah pusat,” paparnya.

Selain mempersoalkan aspek perizinan dan tata ruang, Gunawan mengungkapkan, pembangunan proyek tersebut juga berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan pedagang di sekitar kawasan Batu Merah.

Ia menyebut, akses jalan menjadi terbatas akibat aktivitas pekerjaan proyek. Kondisi itu turut memicu ketidakteraturan aktivitas berjualan hingga memanfaatkan badan jalan.

Bahkan, situasi tersebut, membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi di tengah kesulitan yang dialami masyarakat dan pedagang.

“Dari akses jalan dibatasi oleh pekerjaan proyek tersebut hingga proses berjualan yang tidak teratur di badan jalan. Ada juga pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi ini untuk mencari keuntungan pribadi,” ungkap Gunawan.

Karena itu, Gunawan minta walikota bersama Pemerintah Negeri Batu Merah segera meng­ambil langkah tegas. Persoalan tersebut tidak boleh dilihat sebagai kepentingan politik maupun pri­badi, tetapi menyangkut kepenti­ngan masyarakat luas yang ter­dampak. 

“Ini bukan bicara untuk kepenti­ngan pribadi, tetapi untuk kepen­tingan banyak orang yang meng­alaminya,” tegas Gunawan. (S-10)