AMBON, Siwalima.id - Kejaksaan Tinggi Maluku te­rus melakukan pemeriksaan ter­hadap saksi-saksi untuk mene­tapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada PT Bipolo Gidin.

Sedikitnya ada tiga saksi yang merupakan pegawai PT Bipolo Gi­din yang merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Buru Selatan itu, diperiksa oleh tim Pidsus Kejati Maluku pada Jumat pekan lalu. 

Ketiga pegawai PT Bipolo Gidin yang diperiksa yakni TDK, JM dan RSW. Mereka diperiksa sejak pukul 10.00 WIT hingga pukul 15.00 WIT di ruang Pidsus Kejari Maluku.

“Untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Bipolo Gidin, ada tiga saksi yang diperiksa yaitu berinisial YSD, JM dan RSW. Para saksi yang diperiksa merupakan staf PT Bipolo Gidin,” jelas Plt Kasi Pen­kum dan Humas Kejati Maluku, Ajid Latuconsina kepada Siwalima, Jumat (2/10.

Ajid mengaku, hingga saat ini sudah puluhan saksi yang diperiksa. Meski begitu, masih ada saksi-saksi yang akan dipanggil untuk dipe­riksa. 

“Sudah banyak mungkin puluhan yang diperiksa. Tapi kemungkinan masih ada lagi yang akan diperiksa. Tujuannya yaitu untuk menetapkan pihak yang paling bertanggungja­wab dalam kasus ini,” ujarnya 

Disinggung soal hasil audit ke­rugian negara, Ajid menambahkan, penyidik masih menunggu dari BPK RI. 

“Untuk hasil audit kita masih tunggu dari BPK, “ tandasnya. 

Sebelumnya, Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy meng­ungkapkan, penyidik telah mene­mukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PT Bipolo Gidin.

Temuan itu diperoleh setelah penyelidik meminta keterangan dari sekitar 20 orang, mulai dari pejabat Pemerintah Kabupaten Bursel, pejabat BPTD Maluku, pejabat Dinas Perhubungan Provinsi Malu­ku, hingga direksi dan manajemen PT Bipolo Gidin.

Dari pemeriksaan tersebut, tim menemukan dugaan penggunaan keuangan perusahaan yang tidak sesuai peruntukan. Diantaranya dugaan penyimpangan hasil pen­jualan tiket, dana subsidi, penyer­taan modal pemerintah, hingga pinjaman modal kerja. Lebih serius lagi penyidik menduga terdapat penggunaan anggaran perusahaan untuk kepentingan pribadi pejabat di lingkungan PT Bipolo Gidin.

“Tim penyelidik telah menemukan adanya penyimpangan penggunaan hasil penjualan tiket, penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan modal uang pinjaman modal kerja tidak sesuai peruntukan serta pem­biayaan untuk kepentingan pribadi pejabat di PT Bipolo Gidin,” kata Ardy.

PT Bipolo Gidin sendiri meng­operasikan kapal penyeberangan untuk sejumlah rute di Maluku.

KMP Tanjung Kabat melayani rute Ambon–Ambalau–Wamsisi–Namrole–Leksula dan Kepala Ma­dan. Sedangkan KMP Lorry Amar melayani rute Tual–Teor–Kesui–Gorom–Geser–Air Nanang dan Ambalau pulang-pergi.

Meski dugaan penyimpangan telah ditemukan dalam tahap penye­lidikan, Kejati Maluku masih menu­nggu kelengkapan alat bukti serta proses penghitungan kerugian negara sebelum menentukan pihak yang paling bertanggung jawab.(S-29)