AMBON, Siwalima.id - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku, Sarlota Singerin mempersilahkan Kejaksaan Tinggi untuk membongkar secara terang-benderang dugaan kasus SPPD fiktif.

Sarlota mengungkapkan, sejak di­lantik menjadi Plt kadis dirinya tidak pernah mendapatkan informasi ter­jadi persoalan dugaan SPPD fiktif di lingkungan Dinas Dikbud tahun anggaran 2025.

Karenanya ketika diminta kejak­saan untuk memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai kepala di­nas, Sarlota mengaku telah mene­gaskan, jika dirinya tidak mengetahui apapun terkait SPPD fiktif, termasuk sejumlah inisial seperti yang ber­kembang di ruang-ruang publik.

“Saya menjunjung tinggi hukum dan asas praduga tak bersalah, artinya saya mendukung proses hukum yang sementara dilakukan oleh kejati. Saya sendiri tidak mendapatkan informasi apa-apa terkait SPPD fiktif saat serah terima jabatan saat itu, dan jika ada temuan maka dikembalikan melalui prosedur hukum. Yah silahkan,” ucap Sarlota saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (6/10).

Sebagai kepala dinas, Sarlota menegaskan tidak akan mentolerir persoalan tersebut dan mempersiap­kan kejati untuk membuka secara terang benderang agar supaya mas­yarakat mengetahui secara pasti persoalan dugaan SPPD fiktif sebe­sar 6.4 miliar tersebut.

Dia mengakui, hingga Senin (5/10), terdapat enam ASN di ling­kungan Dinas Pendidikan dan Ke­budayaan yang diperiksa Kejati disamping mantan kepala bidang pada tahun 2025 lalu.

Berdasarkan hasil review Ins­pektorat, Sarlota membenarkan ada persoalan dana perjalanan dinas sebesar 6.4 miliar yang dibagi dalam tiga kategori diantaranya, belanja perjalanan dinas yang direalisasikan namun tidak dilaksanakan atau fiktif sebesar 50 juta, kelebihan belanja per­jalanan dinas sebesar 192 juta, perjalanan dinas namun belum di­dukung dengan bukti pertanggung­jawaban seperti SPT dan bill hotel yang belum ada sekitar 700 juta.

“Ada juga realisasi belanja perja­la­nan dinas berdasarkan review per Agustus 2025 yang tidak memiliki dokumen fisik yang lengkap ber­dasarkan hasil review itu sebesar Rp4.914.000.000,” bebernya.

Kendati begitu, Sarlota mengaku terdapat perbedaan antara hasil review dengan LHP BPKP karena itu pihaknya akan melakukan sinkro­nisasi data antara Inspektorat de­ngan BPKP.

Dia menegaskan, selaku pribadi dan lembaga mendukung penuh proses hukum yang dilakukan Kejati Maluku.

“Kita menunggu pemangilan selanjutnya tapi kompilasi data Inspektorat dan BPKP akan kita lakukan. Secara pribadi dan lembaga mendukung seluruh proses kerja kejaksaan untuk mengungkap se­cara terang benderang pengelolaan keuangan terkhusus SPPD fiktif itu,” tandasnya. 

Bentuk Tim Usut 

Secara diam-diam Kejaksaan Tinggi Maluku membentuk tim menyelidiki dugaan korupsi dana perjalanan dinas pada Dinas Pen­didikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Tahun anggaran 2025 senilai Rp4,6 miliar bermasalah..

Penyelidikan ini ditandai dengan adanya surat yang ditandatangani oleh Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku nomor B-3160/Q.1.5/Fd.1/09/2026. Surat tersebut berisi tentang perintah panggilan terhadap pihak terkait guna dimintai keterangan.

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif tahun 2025 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dis­dik­bud) Provinsi Maluku, dengan menggeluarkan surat perintah pe­manggilan sejumlah saksi.

“Itu surat pemanggilan pihak-pihak terkait sudah keluar yang tujuannya di Dinas Pendidikan Maluku. Tapi ada pihak lain juga yang akan dipanggil selain dari Dinas Pendidikan. Misalnya inspek­torat,” ungkap Sumber Siwalima di Kejati Maluku, Jumat (2/10).

Sumber ini menyebutkan, berda­sarkan dokumen pemeriksaan ke­uangan dari Inspektorat yang men­catat sejak Januari sampai Oktober tahun 2025 lalu, masih tercatat anggaran belanja SPPD sebesar Rp4,6 miliar murni tidak mampu dipertanggungjawabkan.

“Ada sebagian transaksi meng­arah pada indikasi belanja fiktif terutama perjalanan dinas atau SPPD) karena tidak didukung bukti sah dan lengkap. sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara. Padahal setiap pengeluaran itu wajib didukung dokumen yang bisa diuji. Tapi tidak ada sama sekali ,”jelas sumber.

Meski begitu, sumber belum me­nge­tahui pihak mana yang sudah dipa­nggil dan diinterogasi oleh penyidik. 

“Saya belum tahu siapa-siapa yang sudah diperiksa. Soalnya masih penyelidikan sehingga masih tertutup, “tambah sumber.

Sumber juga menambahkan, sejak awalnya kasus ini diusut oleh tim Intelejen Kejati Maluku. Setelah melakukan pengumpulan data dan keterangan (Puldata-Pulbaket), tim Intel Kejati kemudian melimpahkan kasus itu ke Pidsus 

Sementara itu, Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Maluku, Azer J Orno yang dikonfirmasi terkait informasi penyelidikan kasus SPPD Fiktif Dinas Pendidikan tersebut belum mau berkomentar lebih lanjut.

“Kalau soal itu belum bisa disam­paikan, tunggu waktunya saja,” jawab Azer singkat melalui pesan singkat WhatsApp, Sabtu (3/10).

Sementara itu, Plh Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ajid Latuconsina meminta agar publik bersabar dan tunggu sampai waktu­nya, Kejati Maluku akan menyam­paikan rilis resmi.

“Nanti yaa bro. Ada saatnya katong rilis,”ujarnya.(S-29)