AMBON, Siwalima.id - Sungguh miris, proses penyelidikan kasus dugaan korupsi dana Covid-19 Provinsi Maluku tahun 2020-2021 senilai Rp 19 miliar mendek di Kejati Maluku.
Hingga kini penyelidikan kasus tersebut tidak ada progres, padahal awal penanganan kasus ini pada tahun 2024 beberapa pihak telah dimintai keterangan diantaranya, pejabat Pemerintah Provinsi Maluku, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Tahun 2020.
Selanjutnya, bendahara dana Covid-19 Dinas Kesehatan Provinsi Maluku tahun 2021 dan PPK Tahun 2020 yang kini bertugas di Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.
Plh Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ajid Latuconsina yang dikonfirmasi terkait penanganan kasus dana Covid ini mengaku, tim penyelidik masih berproses dengan kasus tersebut.
Hal ini diungkapkan Adjid, menepis isu bahwa kasus ini akan dihentikan atau dikeluarkan Surat Penghentian Penyelidikan (SP3).
“Tidak ada soal SP3 kasus Covid-19. Sampai saat ini masih berproses,” singkat Ajid kepada Siwalima, Senin (14/9).
Apa yang disampaikan Ajid, juga pernah disampaikan oleh Asisten Intelejen Kejati Maluku, Dicky Oktavia diawal Tahun 2026 yang mengungkapkan bahwa, penyelidikan kasus Covid-19 masih diusut oleh Korps Adhiyaksa Maluku. Namun sejauh ini, tidak ada tanda-tanda kemajuan apapun.
Menyikapi hal ini, praktisi hukum Marnex Salmon mendesak agar Kejati Maluku serius mengangani kasus itu. Pasalnya, kurang lebih 3 tahun kasus itu tidak menunjukan adanya perkembangan signifikan.
“Covid-19 ini kan salah satu dari kasus lama yang sampai saat ini tidak ada kemajuan dalam progres penyelidikannya. Untuk itu Kejati Maluku harus serius, “ kata Salmon.
Sebab menurutnya, penyelidikan kasus ini bisa dikategorikan mandek. Hal ini dikarenakan, kasus ini masih berjalan ditahap penyelidikan meskipun sudah bertahun-tahun diusut.
“Diusut bertahun-tahun tapi masih dalam tahapan yang sama yaitu penyelidikan. Bisa dikategorikan mandek, karena masih diusut tapi tidak ada perkembangan apapun. Bahkan pemeriksaan saksi saja hampir tidak terdengar lagi. Ini namanya diusut tapi mandek, “tegas Marnex.
Ia menduga, ada yang tidak beres dengan Kejati Maluku dalam melakukan penyelidikan terkait anggaran Covid-19 yang telah menelan anggaran miliaran rupiah tersebut.
Sebab jika dibandingkan dengan kasus-kasus baru yang diselidiki, maka kasus Covid-19 seakan tidak diprioritaskan.
“Sebenarnya ada apa sampai kasus ini mandek. Karena kasus baru saja, seperti contoh kasus Kredit Fiktif BRI Unit Batu Merah dan juga kasus Jalan Namlea sudah naik tahapan penyidikan, sementara kasus Covid-19 masih stagnasi di tahap penyelidikan, “tuturnya.
Marnex menegaskan agar Kejati Maluku segera mengambil sikap tegas dan transparan terkait penanganan kasus itu. Karena jika dibiarkan berlarut-larut maka tentu publik akan berspekulasi bahwa Kejati Maluku tidak serius mengusut kasus Covid-19.
“Harus tegas dan transparan. Kalau lanjut, harus ada progres. Kalau tidak yah dihentikan dengan alasan yang jelas. Karena jika dibiarkan berlarut-larut maka publik tidak akan percaya dengan Kejati Maluku, khususnya untuk usut kasus ini, “tandasnya.(S-29)
