AMBON, Siwalimanews – Kejaksaan Tinggi Maluku melalui Bidang Pengawasan, tidak akan tinggal diam dengan laporan adanya dugaan peme­rasan yang dilakukan oleh ok­num jaksa di Kejari Aru

Pasalnya, Kejati Maluku telah menerima laporan dugaan pe­merasaan yang diduga meli­batkan oknum jaksa di Aru berinisial IMH.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku Ardy menjelaskan, Bidang Pengawasan telah mene­rima adanya laporan yang disampaikan oleh pihak terkait, bahwa adanya dugaan pemerasan yang dilaku­kan oleh oknum jaksa terhadap terpidana dalam kasus TPPO.

“Terkait hal itu akan ditindak­lanjuti oleh Bidang Pengawasan pada Kejati Maluku,” ungkap Ardy kepada Siwalima di ruang kerja­nya, Rabu (10/9)

Ardy menegaskan, apabila nanti­nya setelah ditindaklanjuti, oknum ter­sebut terbukti melakukan hal tercela itu, maka akan ditindak se­suai ketentuan hukum yang berlalu.

“Kalau terbukti akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ucap Ardy.

Ditanya soal keberadaan dan jabatan baru oknum jaksa itu yang telah hengkang dari Kejari Aru, juru bicara Kejati Maluku itu belum mengetahuinya secara pasti.

“Kalau itu saya juga tidak tahu, yang bersangkutan pindah ke­mana. Tapi yang pasti sudah pin­dah, namun kasus ini tetap akan ditindaklanjuti, “ janji Ardy.

Laporkan ke Kejati

Sementara itu, Kasi Intel Kejak­saan Negeri Aru J. Faisal saat di konfirmasi wartawan terkait du­gaan pemerasan terpidana TPPO yang dilakukan oknum pejabat di Kejari Aru  mengatakan bahwa, pi­haknya sudah melaporkan dugaan tersebut kepada pimpinan secara berjenjang, tinggal nanti Kejak­saan Tinggi Maluku menindaklan­jutinya.

“Yang jelas kami sudah laporkan kepada pimpinan secara berjen­jang, juga di Kejaksaan Tinggi me­lalui komunikasi tercepat, tinggal nanti menunggu dari Kejaksaan Tnggi menindaklanjuti, secara institusi kami tetap melakukan pendekatan persuasif kepada pak IMH untuk mengembalikan uang restitusi tersebut,” jelasnya.

Faisal juga menghimbau kepa­da masyarakat jika ada penye­rahan, transaksi uang entah itu restitusi atau barang bukti, dan pengembalian kerugian negara, agar dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Aru, supaya terbuka untuk umum, dan disaksikan oleh petu­gas yang lebih dari satu orang.

Selain itu jika ada penyerahan uang agar langsung diminta bukti penyerahannya yang sah dari Kejaksaan, masyarakat diminta untuk tidak menyerahkan uang kepada oknum tertentu yang mengatasnamakan kejaksaan, atau pejabat tertentu tanpa ada saksi atau bukti apapun.

Dia menjelaskan, berdasarkan putusan Kasasi Makamah Agung, pasutri yang merupakan terpidana kasus TPPO Chong dan Win dike­nai hukuman 3,6 Tahun penjara, dan juga diharuskan membayar uang restitusi kepada korban sebesar 40 juta rupiah.

“Apabila tidak dibayarkan diganti hukuman kurungan selama 6 bulan, cuma dari pengakuan pak Chong dan Ibu Win kemarin, me­reka mengaku sudah membayar, namun dimana pembayaran terse­but hanya ada mantan Kasi Pidum Pak. IMH, akan tetapi yang bersang­kutan sudah tidak ada di Dobo, dan tidak ada saksi lain sehingga pembayaran tersebut belum kami terima hingga saat ini,” katanya.

Selain itu, menurut bahasanya IMH, uang tersebut ditinggal dimeja kerjanya, yang jelas selama pengetahuan kami tidak ada sama sekali, sebab pak IMH juga tidak membuat berita acara penyerahan.

“Jadi tidak bisa kami di kejak­saan sampaikan pernyataan kalau uang tersebut sudah di kejaksaan,” ujarnya. (S-11)