Aliran listrik pada Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, terpaksa diputus oleh pihak PLN pada, Jumat (26/9) .
Pemutusan yang dilakukan petugas PLN diakibat dari tunggakan pembayaran tagihan listrik yang belum dilunasi pihak Dinkes Maluku selama beberapa bulan.
Kondisi ini, menimbulkan kekhawatiran, karena diarea belakang kantor juga terdapat dua gudang besar penyimpanan obat dan vaksin yang memerlukan pendingin listrik.
persoalan ini terjadi karena pencairan dana melalui mekanisme Ganti Uang (GU) untuk operasional kantor, seperti pembayaran listrik, air dan bahan bakar, berjalan tersendat.
Untuk diketehui, setelah pemutusan aliran listrik, seluruh pegawai memilih pulang, karena tidak dapat bekerja dalam kondisi gelap gulita dalam ruang kantor
Pemutusan jaringan listrik yang dilakukan PT PLN terhadap Dinas Kesehatan Maluku menunjukan kegagalan Yan Aslian Noor sebagai kepala dinas.
Kepala dinas seharusnya mampu membangun manajemen kerja dengan baik dan mencegah terjadinya hal-hal seperti pemutusan jaringan listrik terjadi.
Kita tentu saja menyayangkan insiden pemutusan jaringan listrik yang terjadi pada dinas kesehatan, hanya karena belum membayar tagihan listrik selama dua bulan.
Kejadian pemutusan listrik seperti ini mestinya tidak boleh terjadi jika kepala dinas mampu mengelola manjemen keuangan dinas dengan baik.
Karena kadis pasti memahami sungguh bahwa dinas kesehatan merupakan OPD yang strategis dan vital, sebab menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat.
Bahkan pada dinas kesehatan terdapat begitu banyak obat-obatan yang mengharuskan listrik tetap menyala, seperti vaksin yang harus berada pada suhu yang terkontrol sehingga kejadian seperti ini akan mengganggu kinerja dinas kesehatan.
Lagi pula untuk pembayaran listrik, Kadis mestinya memiliki cara lain bukan hanya sekedar bergantung pada anggaran ganti uang (GU) itu, bahkan jika kadis cerdas mestinya pembayaran listrik dimasukkan dalam item pembiayaan langsung (LS) pada dinas kesehatan.
Persoalan GU belum cair karena ada banyak masalah itu tidak boleh dijadikan alasan yang pada akhirnya menghambat pelayanan publik.
Masalah pemadaman listrik tidak akan terjadi, jika Kadis bisa mengelolanya dengan baik. Ini bukti nyata lemahnya manajemen kepemimpinan seorang kepala dinas.
Intinya masalah ini harus segera diselesaikan dengan baik oleh Kadis dan stafnya, listrik sampai putus itu sangat menganggu pelayanan publik.
Apalagi diera digitalisasi dimana semua kerja-kerja pemerintah telah dilakukan secara online, tentu pemutusan jaringan listrik akan berdampak bagi kinerja pemerintah dan pelayanan publik.
Bagi seorang pucuk pimpinan OPD tidak boleh menggunakan alasan apapun termasuk keterlambatan pencairan GU, karena ada berbagai alternatif untuk menyelamatkan obat-obatan dan pelayanan publik.
Pimpinan OPD wajib hukumnya memiliki inovasi dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah tanpa harus menyalahkan orang lain.
Kita berharap masalah ini tidak boleh terjadi kedepan, dan kadis serta staf diminta untuk menyelesaikan masalah listrik dengan baik, sehingga kedepannya tidak lagi mengalami hal serupa. (*)
