SAUMLAKI, Siwalima.id - Pengadilan Negeri Saumlaki menjadwalkan pelaksanaan eksekusi perkara perdata Nomor 1003 pada Selasa (20/10).
Eksekusi tersebut berkaitan dengan permohonan Jefri Jaran terhadap objek sengketa tanah yang berlokasi di Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).
Meski pihak tergugat menyatakan keberatan, PN Saumlaki menegaskan keberatan dari pihak manapun tidak serta-merta menghentikan pelaksanaan eksekusi.
Sementara itu, pihak tergugat melalui kuasa hukumnya, Garlos Falirat, menyatakan akan melakukan perlawanan karena menilai terdapat persoalan terkait luas tanah, batas-batas objek sengketa, hingga bukti kepemilikan yang belum terjawab.
Juru Bicara PN Saumlaki, Muhammad Lukman Azis, menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di ruang tunggu PN Saumlaki, Senin (19/10).
Menurut Azis, pengadilan menjalankan eksekusi berdasarkan putusan yang menjadi dasar pelaksanaannya. Karena itu, pelaksanaan eksekusi direncanakan berlangsung di lokasi objek sengketa sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Kita hanya menjalankan putusan MA. Oleh karena itu, besok direncanakan akan berlangsung di lokasi objek. Jika ada keberatan-keberatan lain, semuanya diserahkan kepada Ketua PN,” kata Azis.
Ia menjelaskan, setiap keberatan yang disampaikan pihak terkait akan dicatat dalam berita acara pelaksanaan eksekusi. Namun, penyampaian keberatan tersebut tidak otomatis menghentikan proses yang telah dijadwalkan.
“Kita akan catat dalam berita acara, tetapi tidak serta-merta bisa menghentikan proses eksekusi,” tegasnya.
Di sisi lain, pihak tergugat, Reza Fordatkossu, melalui kuasa hu-kumnya, Garlos Falirat, menya-takan keberatan terhadap rencana pelaksanaan eksekusi tersebut.
Falirat menilai terdapat persoalan mendasar pada objek sengketa, terutama mengenai luas tanah yang menurutnya tidak sesuai dengan luas sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Agung (MA).
Menurut dia, pelaksanaan eksekusi harus memperhatikan secara cermat batas-batas objek yang tercantum dalam putusan. Hal itu dinilai penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan bidang tanah yang akan dieksekusi.(S-26)
