BANK Indonesia Perwakilan Maluku bersama Bank Maluku-Malut sepakat untuk mendorong peningkatan Score Digitalisasi Daerah.
Hal ini dilakukan agar Bank Maluku Malut memperkuat sinergi untuk mendongkrak indeks dan skor digitalisasi daerah melalui percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Kesepakatan ini diambil usai Direktur Utama Bank Maluku Malut, Syahrisal Imbar bertemu dengan pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Maluku beberapa waktu lalu.
Bank Indonesia sebagai regulator terus mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menggandeng Pemda dalam menerapkan digitalisasi transaksi pembayaran.
Digitalisasi daerah kata Syahrisal merupakan salah satu sistem digital terintegrasi yang dirancang untuk memastikan setiap pendapatan dan transaksi secara real-time termasuk menutup celah kebocoran pajak dan retribusi daerah.
Dijelaskan digitalisasi keuangan daerah dipandang sebagai faktor kunci dalam mendorong percepatan layanan pemerintahan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
BI dan Bank Maluku-Malut sepakat mendorong peningkatan score digitalisasi daerah dan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah khususnya pajak, penerimaan atau retribusi daerah dan pembayaran daerah ke vendor atau kontraktor.
Beberapa langkah inovatif untuk meningkatan Score Digitalisasi Daerah dilakukan dengan mendorong Device Mobile Point of Sale (mPOS) yang berfungsi sebagai mesin kasir digital dan alat pembayaran sekaligus mengganti kasir besar konvensional dengan perangkat nirkabel yang mudah dibawa.
Selanjutnya juga mendorong SP2D Online yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri oleh pemerintah daerah guna mencegah korupsi, mempercepat birokrasi dan menciptakan transparansi keuangan.
Selain mPOS dan SP2D Online, kita juga mendorong penggunaan Cash Management System (CMS) yang merupakan layanan perbankan secara online sehingga masyarakat atau nasabah tidak perlu pergi ke kantor bank atau antre di ATM.
Bank Maluku-Malut menurut Syahrisal sebagai bank pembangunan daerah akan peran aktif dalam memperkuat ekosistem digitalisasi, khususnya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dilakukan melalui pengembangan berbagai solusi layanan keuangan berbasis digital yang terintegrasi.
Disamping itu, Bank Maluku-Malut juga terus memberikan edukasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan yang mencakup pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Edukasi menjadi faktor penting agar transformasi digital tidak hanya berjalan di level sistem, tetapi juga dapat diimplementasikan secara optimal oleh para pengelola keuangan daerah," tegas Syahrisal.
Syahrisal memastikan melalui kolaborasi yang erat dengan berbagai pemerintah daerah, Bank Maluku-Malut akan terus memperluas implementasi digitalisasi sehingga ekosistem keuangan daerah akan semakin modern, transparan dan berkelanjutan.
Sinergi antara BI, OJK dan pemerintah daerah akan menjadi kunci utama dalam mempercepat transformasi digitalisasi daerah sehingga akan berdampak pada pengelolaan keuangan di daerah yang lebih transparan dan akuntabel.(*)
