AMBON, Siwalima.id - Kejaksaan dinilai salah kaprah menitipkan ribuan liter merkuri di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku. 

Meskipun merkuri-merkuri itu merupakan hasil sitaan dalam per­kara yang telah diputus di penga­dilan, dan berkekuatan hukum tetap, akan tetapi dari sisi keamanan dan keselamatan Dinas ESDM Maluku tidak layak dan belum memenuhi stan­dar penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3).

Ahli Bidang Kimia Anorganik pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Pattimura, Prof Yusthinus Thobias Malle mengatakan, jaksa keliru menyimpan, barang sitaan berupa merkuri di gudang Dinas ESDM  Maluku.

Katanya hal ini menyangkut de­ngan keselamatan lingkungan seki­tar tempat penyimpanan bahan ber­bahaya itu. Malle menilai bukan soal hilangnya ribuan liter barang sitaan tersebut tetapi soal keselamatan kerja di sekitarnya.

“Tidak pantas di simpan di Dinas ESDM karena menyimpan cairan B3 ada aturannya. Bukan soal hilang­nya barang itu tetapi safety atau keselamatan kerja disekitar tempat barang berbahaya itu disimpan,” jelas Malle.

Disisi lain, pria yang dikenal secara luas di Maluku sebagai ‘Profesor Merkuri ini juga mempertanyakan pemilihan Dinas ESDM sebagai tempat penyimpanan merkuri dimana lokasi dinas tersebut berada di pemukiman padat penduduk.

Menurutnya, lokasi penyimpanan merkuri yang memenuhi standar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2021 mengenai Benda Berbahaya dan Beracun (B3). 

Di luar negeri atau di negara maju, Merkuri disimpan dalam laborato­rium yang memenuhi standar kese­lamatan. Sehingga jika ada merkuri pecah maka seluruh orang dalam ruangan tersebut mesti dievakuasi.

“Pernah ada kasus di luar negeri merkuri pecah satu laboratorium di­evakuasi. Sehingga biasanya mer­kuri harus disimpan di dalam air. Saya tidak tahu, apakah disana di Dinas ESDM itu memenuhi standar atau tidak,” ujarnya dengan nada tanya.

Terkait hilangnya ribuan liter merkuri di tempat penyimpanan yakni Dinas ESDM Maluku, Malle mengungkapkan, merkuri merupa­kan cairan berbahaya yang diguna­kan karena kemampuan zat tersebut untuk mengikat dan melarutkan butiran emas.  Sehingga ia menduga hilangnya merkuri dari Dinas ESDM Maluku berkaitan dengan maraknya dan masifnya pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Gunung Botak Kabupaten Buru saat ini. 

Tanggung Jawab

Kejaksaan dan Dinas ESDM Ma­luku harus bertanggungjawab terha­dap hilangnya ribuan liter merkuri tersebut. Peristiwa kehilangan ba­rang sitaan hasil keputusan penga­dilan ini bukan kelalaian namun ada unsur kepentingan guna meraup keuntungan.

Akademisi hukum pidana Universitas Pattimura, Partick Corputty men­jelaskan, hilangnya suatu ba­rang bukti tindak pidana merupakan tanggung jawab seluruh pihak terkait. 

“Jika ada barang bukti tidak pidana yang disita kemudian perka­ranya sudah diputus inkrah, maka harus dilihat dulu isi putusan pengadilan dan  siapa yang secara resmi menguasai atau menyimpan barang tersebut untuk pelaksanaan putusan, “ ungkap Corputty.

Sebab jika barang bukti tersebut hilang, maka sudah seharusnya pihak yang diberi tanggung jawab untuk menjaga dan menyimpan barang bukti itulah yang pertama-tama harus dimintai pertanggung­jawaban. Yang paling terpenting ialah, jika barang bukti merkuri sudah hilang beberapa kali maka patut diduga ada unsur lain selain kelalaian.

“Secara prinsip Dinas ESDM bertanggungjawab terhadap penga­manan barang tersebut. Kalau ke­mudian merkuri itu hilang, harus dila­kukan pemeriksaan untuk menge­tahui bagaimana barang itu bisa hilang dan siapa yang bertanggung ja­wab atas penyimpanannya. Apa­lagi kalau kejadian kehilangan seperti ini terjadi berulang kali, menurut saya sudah seharusnya didalami, bukan hanya dijelaskan dengan alasan dicuri,” beber Corputty.

Corputty juga mempertanyakan terkait penempatan atau penitipan merkuri di Dinas ESDM. Sebab menurutnya, barang berbahaya itu memiliki resiko besar sehingga dasar penitipan di Dinas ESDM harus memiliki ijin atau memenuhi standar keselamatan.

“Untuk merkuri, menurut bsaya ini yang perlu dipertanyakan mer­kuri bukan barang biasa karena memiliki risiko terhadap kesehatan dan lingkungan. Jadi kalau disimpan di Dinas ESDM, harus jelas dasar pe­nitipannya apakah tempat penyim­panannya memenuhi standar keama­nan untuk bahan berbahaya. Apa­lagi kalau sudah berulang kali hilang dengan alasan dicuri, maka perso­alan­nya tidak cukup dijelaskan seba­gai kehilangan biasa, tetapi perlu di­lakukan pemeriksaan untuk menge­tahui bagaimana sistem pengama­nan dan pertanggungjawabannya,” tandas Corputty.

Desak Polisi Ungkap

Praktisi Hukum Alfred Tutupary mendesak Polda Maluku segera turun tangan melakukan pemerik­saan maraton terhadap para pihak yang bertanggungjawab atas hilang­nya ribuan liter merkuri di gudang Dinas ESDM Maluku.

Tutupary meradang, lantaran kasus ini tidak bisa dipandang se­belah mata atau sekadar diseder­hanakan sebagai tindak pidana pen­curian biasa. Ia menilai ada indikasi kuat kejahatan terorganisir di balik hilangnya barang berstatus ram­pasan negara tersebut.

“Ini harus diusut sebagai dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan kejahatan terorganisir yang dikendalikan oleh sindikat, jika benar ada petunjuk yang dapat mem­benarkan alibi ini,” tegas Tutupary.

Menurutnya, hilangnya barang bukti yang terjadi secara berulang di dalam institusi pemerintah adalah sebuah anomali hukum yang fatal. Kondisi ini secara terang-terangan mengindikasikan adanya pembiaran, cacat prosedural dalam sistem pengamanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), hingga dugaan kuat adanya “kongkalikong” oknum internal yang sengaja memanfaatkan celah untuk meraup keuntungan pribadi. 

“Ini bentuk dugaan namun terkait pembuktiannya menjadi pekerjaan rumah pihak kepolisian,” pungkasnya.

Kejari Malteng Akui 

Kejaksaan Negeri Maluku Te­ngah (Malteng) akhirnya angkat bicara soal status merkuri yang di simpan di Dinas ESDm Maluku. Kasi Intel Kejari Malteng, Yudha Warta, kepada Siwalima melalui sambu­ngan telepon selulernya Selasa (29/9), men­jelaskan, barang tersebut diserahkan kepada Dinas ESDM bukan dalam status barang titipan, melainkan sebagai pelaksanaan pu­tusan pengadilan terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum.

“Saya perlu luruskan bahwa merkuri yang hilang sebagaimana yang diberitakan ini bukan barang titipan Kejaksaan Negeri Malteng. Namun, itu adalah barang sitaan sesuai dengan putusan pengadi­lan,” tegas Yudha.

Ia menjelaskan, berdasarkan putu­san pengadilan, barang bukti yang berhasil disita tersebut dikembalikan kepada negara. Proses pengemba­lian itu kemudian dilakukan melalui Dinas ESDM Provinsi Maluku.

“Jadi bukan kami titip merkuri ke pihak ESDM, namun kami melaksa­na­kan putusan pengadilan, dimana ba­rang bukti yang berhasil disita itu di­kembalikan ke negara dan dise­rahkan melalui Dinas ESDM,” jelasnya.

Yudha juga mengaku jumlah barang bukti yang diserahkan ke Dinas ESDM bukan satu ton me­lainkan 330 Kg.

Seperti diketahui, sebanyak satu ton cairan merkuri hilang dicuri di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Ma­luku. Kehilangan cairan berbahaya dan beracun (B3) itu belum dike­tahui siapa pelakunya. 

Informasi yang dihimpun Si­walima di Kantor ESDM Maluku Senin (28/9) menyebutkan, ribuan liter merkuri itu merupakan barang sitaan dari Kejaksaan Negeri Malu­ku Tengah. Bukan baru pertama kali barang sitaan bahan berbahaya ini hilang di Kantor Dinas ESDM. 

Beberapa kali terjadi kehilangan hasil sitaan dari pihak kejaksaan. Sebut saja Kejari SBB. Barang bukti berupa cairan siap di jual atau masih berupa bongkahan (sinabar)  dalam jumlah ribuan kilo itu pernah diti­tipkan di Kantor ESDM Provinsi Maluku dan akhirnya hilang. Diduga ada kongkalikong dengan modus operandi hilang dicuri. Kongkali­kong itu antara oknum kejaksaan, kepolisian dan Dinas ESDM.

“Ini bukan baru pertama kali terjadi kehilangan, kepala dinas ESDM berganti hasil sitaan titip di sini terus hilang. Kalau itu dijual miliaran rupiah. Sapa seng mau uang, Dong satu kantor ini (ESDM-Red) parlente (bohong) samua kong­kalikong,” kata sumber terpercaya Siwalima di Dinas ESDM Maluku.

Menurut sumber, kejaksaan per­nah menitipkan barang sitaan 2-3 Ton merkuri baik dalam bentuk cairan maupun bongkahan di Dinas ESDM tapi lagi-lagi berakhir dengan kehilangan. Kehilangan itu sampai sekarang tidak diketahui siapa pelaku pencurian.

“Lapor polisi sama saja, polisi selidiki cuma formalitas hasil nol besar. Barang sitaan sudah dijual dan uangnya miliaran rupiah bos-bos sudah makan akang kenyang.,” ujar sumber.

Kadis ESDM Akui

Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku, Abdul Haris mengaku cairan B3 jenis merkuri siap dijual itu bukan barang titipan melainkan barang bukti hasil sitaan dari pelaku kejahatan dan sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Ambon dirampas oleh Negara dan diserahkan ke Dinas ESDM Provinsi Maluku.

“Itu bukan barang titipan, barang bukti hasil sitaan dari pelaku kejhatan dan sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Ambon dirampas oleh negara dan diserahkan ke Dinas ESDM Provinsi Maluku,” kata Abdul Haris melalui pesan Whatsapp.

Pernyataan Abdul Haris bertenta­ngan dengan sumber eksklusif Siwa­lima di Dinas ESDM yang mengata­kan kalau barang sitaan itu titipan Kejaksaan Negeri Maluku Tengah.

Ia berdalih barang  dicuri dari Kan­tor Dinas ESDM. Barang tersebut disimpan di gudang namun dicuri. Meskipun demikian tambah Abdul Haris, pihaknya sudah melaporkan kasus pencurian ke aparat kepo­lisian.

“Kami sudah laporkan ke Polda Maluku dan kasusnya sementara di tangani Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Maluku,” akuinya.

Sementara itu Direktur Reskrimum Polda Maluku, Kombes Pol Dasmin Ginting yang dikonfirmasi terkait hilangnya ribuan liter B3 jenis merkuri dari gudang Dinas ESDM Maluku mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut.

“Soal laporan Dinas ESDM Maluku itu kasusnya masih kami selidiki,” ujar Ginting. (S-25/S-29)