PIRU, Siwalima.id - Untuk mengungkapkan kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas fiktif di Sekretariat DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 senilai Rp 2 miliar, tim penyidik kejaksaan memeriksa sedikitnya 16 saksi.
Menurut Kasi Intel Kejari SBB, Reno mengatakan, sedikitnya sudah 16 orang saksi yang diperiksa. “Proses penyidikan tetap berjalan dan untuk saksi, sudah 16 orang saksi yang diperiksa,” ujarnya.
Reno mengungkapkan, dari 16 saksi yang telah diperiksa itu mereka berasal dari sejumlah unsur diantaranya, pegawai Sekretariat DPRD SBB serta pihak lainnya yang dinilai memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang didalami.
Ketika ditanyakan apakah 24 orang anggota DPRD juga telah dimintai keterangan, Kasi Intel mengatakan, penyidik tidak merinci lebih jauh identitas maupun latar belakang seluruh saksi yang telah diperiksa.
Dikatakan, mengenai 24 anggota DPRD SBB ada kemungkinan dilakukan pemanggilan mereka dalam proses penyidikan. Untuk kasus ini, menyangkut 24 anggota DPRD tersebut belum dipublikasikan.
“Kalau untuk itu, kita tidak bisa publikasi dulu, karena kita masih proses penyidikan dan kita nggak bisa buka semua dulu ke media,” jelasnya.
Lanjutnya, atas kasus ini masih dalam proses pengumpulan keterangan dan pendalaman perkara masih berlangsung. Pemeriksaan terhadap saksi menjadi bagian dari tahapan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti serta memperjelas konstruksi perkara.
Penyidik juga belum membuka secara rinci materi pemeriksaan terhadap 16 saksi yang telah dimintai keterangan.
Sebelumnya, Kepala Kejari SBB, Herlambang Saputro menjelaskan, tim penyidik Kejari SBB tengah mendalami dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah pada Sekretariat DPRD Anggaran 2021.
Penyidikan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor: PRINT-001/Q.1.16/Fd.2/03/2026 tanggal 30 Maret 2026.
Kajari menegaskan, penanganan perkara atas dugaan kasus korupsi perjalanan dinas DPRD SBB Tahun 2021 dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel.
“Tim penyidik akan terus menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait lainnya guna membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan pihak yang paling bertanggung jawab secara hukum,” ujarnya.
Dia menambahkan, tim Pidsus Kejari SBB juga telah melakukan pemeriksaan atau pengecekan di beberapa hotel di Jakarta.
Akan Diperiksa
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari SBB akan memanggil puluhan anggota DPRD kabupaten setempat periode 2019-2024.
Pemanggilan anggota legislatif (Aleg) DPRD SBB itu berkaitan dengan dugaan korupsi SPPD Fiktif di lembaga tersebut.
Pasalnya, dari 40 anggota DPRD di Kabupaten yang berjuluk Saka Mese Nusa itu dipanggil dan diperiksa, Kejari baru memeriksa 16 aleg, sementara 24 sisanya belum diperiksa karena tidak menghadiri panggilan penyidik.
“Sejauh ini sudah 16 orang saksi anggota DPRD SBB periode 2019-2024 yang kita periksa dalam perkara ini,” jelas Kasi Pidsus Kejari SBB, Ferdinanda Enike Tupan kepada Siwalima, Jumat (21/8) lalu.
Untuk 24 anggota DPRD yang belum diperiksa, lanjutnya, akan dijadwalkan panggilan ulang. Namun ia belum memastikan kapan akan dipanggil “Gelombang pemeriksaan akan dijadwalkan karena proses hukum masih terus berjalan. Nanti akan kita panggil dan periksa lagi sejumlah anggota DPRD lainnya. Kasus ini akan diusut sampai tuntas,” tegasnya. (S-29)
