AMBON, Siwalima.id - Sebanyak 474 titik panas atau hotspot dengan kategori tinggi hingga rendah terpantau di wilayah Provinsi Maluku dan berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Data sebaran hotspot di Provinsi Maluku tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemantauan citra yang diolah melalui aplikasi SiPongi milik Kementerian Kehutanan.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Haikal Baadilla mengatakan, jumlah hotspot tersebut menjadi perhatian serius karena kondisi musim kemarau membuat lahan dan hutan semakin mudah terbakar.
“Berdasarkan hasil pemantauan kami melalui aplikasi Sipongi Kementerian Kehutanan per hari ini terdapat 474 titik panas atau hotspot dengan kategori high hingga low yang berpotensi terbakar,” ucap Haikal, Selasa (22/9).
Ia merinci untuk hotspot dengan kategori tinggi tersebar di Kabupaten SBT sebanyak 1 titik, Buru 5 titik dan Bursel 1 titik, selanjutnya untuk kategori medium tersebar masing-masing SBT 61 titik, Malteng 68 titik, Buru 137 titik, Bursel 75 titik, MBD 8 titik, SBB 13 titik, Aru 14 titik, Malra 40 titik, KKT 10 titik dan Tual 3 titik.
Sementara untuk hotspot dengan kategori rendah terpantau di Kabupaten SBT sebanyak 8 titik, Malteng 6 titik, Bursel 4 titik, Buru 8 titik, KKT 9 titik, Malra 1 titik dan SBB 2 titik.
“Jumlah titik panas ini belum dapat serta-merta diartikan sebagai luas kawasan yang telah terbakar. Tim masih akan melakukan perhitungan melalui analisis citra untuk mengetahui luas areal yang benar-benar terdampak kebakaran,” ucap Haikal.
Menurut Haikal, sekitar 90 persen kebakaran yang terjadi selama ini berada di kawasan alang-alang dan semak belukar dimana kondisi tersebut semakin rentan akibat musim kemarau panjang yang menyebabkan vegetasi dan lahan menjadi kering.
Artinya ketika ada kegiatan masyarakat yang memantik api akan sangat mudah memicu terjadi kebakaran karena kondisi lahan maupun hutan saat ini cukup kering.
Dinas Kehutanan Maluku, lanjut Haikal telah melakukan langkah-langkah pencegahan sejak menerima informasi mengenai potensi musim kemarau dan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.
“Koordinasi terus kita dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk BPBD, UPT Kementerian Kehutanan serta TNI dan Polri. Personel dan sarana prasarana yang tersedia di 11 kabupaten/kota juga telah disiapkan untuk menghadapi potensi kebakaran,” jelasnya.
Haikal memastikan pemantauan titik panas terus dilakukan melalui aplikasi Kementerian Kehutanan dan petugas terus melaksanakan patroli serta menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Haikal juga meminta masyarakat untuk menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar, tidak membakar sampah secara sembarangan, serta tidak membuang puntung rokok di kawasan yang mudah terbakar.
“Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Maluku menghadapi sejumlah kendala karena ondisi geografis berupa wilayah kepulauan membuat sejumlah titik sulit dijangkau. Bahkan di wilayah daratan, tidak semua lokasi memiliki akses yang memadai sehingga petugas membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai titik kebakaran,” bebernya.
Disisi lain, Dinas Kehutanan Maluku juga masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana terutama untuk mendukung kelompok masyarakat peduli api yang telah dibentuk di sejumlah wilayah.
Karena itu keterlibatan masyarakat di sekitar kawasan rawan kebakaran menjadi sangat penting karena mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan lokasi kejadian dan dapat melakukan penanganan awal sebelum petugas tiba.
“Kalau masyarakat di sekitar lokasi dibekali sarana dan prasarana, mereka bisa lebih cepat membantu melakukan penanganan awal. Kami sedang mengusahakan agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui anggaran yang tersedia,” pungkasnya.
Ia mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan agar ketika ada api kecil yang muncul di lahan atau pekarangan harus segera dipadamkan atau dilaporkan kepada aparat setempat agar tidak meluas menjadi kebakaran.(S-20)
