AMBON, Siwalima.id - Pihak pengembang Perumahan BTN Gadihu Indah, menyatakan kesediaan bertanggung jawab atas kerusakan 12 rumah warga akibat tanah longsor di kawasan perumahan itu.
Namun, pihak kuasa hukum warga memberikan waktu satu minggu kepada developer untuk menyampaikan proposal penyelesaian ganti rugi dan pembangunan kembali rumah yang rusak. Kesediaan tersebut, disampaikan pihak pengembang dalam mediasi yang berlangsung di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, Rabu (11/11).
Kuasa hukum warga, Abdul Safri Tuakia menjelaskan, tenggat waktu satu minggu diberikan agar developer segera menyampaikan bentuk pertanggungjawaban yang jelas dan dapat direalisasikan. Hla ini dikarenakan, warga telah menunggu sekitar enam bulan tanpa kepastian penyelesaian atas kerusakan rumah yang mereka alami.
“Mediasi itu berkaitan dengan penanganan dugaan tindak pidana perlindungan konsumen serta dugaan pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi,” jelas Abdul kepada wartawan di Ambon, Kamis (12/11).
Ia menjelaskan, berdasarkan data, sebanyak 12 unit rumah mengalami kerusakan berat akibat longsor dengan estimasi total kerugian mencapai Rp 2,4 miliar. Terdapat tiga poin utama yang diharapkan dapat dipenuhi pihak pengembang dalam penyelesaian persoalan tersebut.
Pertama, pembayaran ganti rugi secara layak dan proporsional sesuai kerugian yang dialami warga, dengan estimasi keseluruhan mencapai Rp 2,4 miliar. Kedua, pembangunan kembali 12 rumah yang mengalami kerusakan berat dengan memperhatikan aspek keselamatan, kelayakan hunian dan standar teknis konstruksi.
Ketiga, adanya kesepakatan tertulis yang mengatur nilai kompensasi, mekanisme pembayaran, tahapan pembangunan, jadwal pelaksanaan, hingga batas waktu penyelesaian. Kesediaan pengembang untuk bertanggung jawab, harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan dalam mediasi.
“Enam bulan bukan waktu yang singkat. Warga sudah cukup lama menanggung dampak dari peristiwa longsor ini. Mereka membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji. Developer harus segera menunjukkan tanggung jawab melalui pembayaran ganti rugi dan pembangunan kembali rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan berat,” tandas Abdul.
Ia mengaku, pihaknya menghargai kesediaan developer untuk bertanggung jawab sebagaimana disampaikan dalam mediasi. Meski demikian, kesempatan satu minggu harus dimanfaatkan untuk menyampaikan proposal penyelesaian yang konkret.
Mediasi merupakan kesempatan bagi semua pihak untuk menyelesaikan persoalan secara baik. Namun, proses tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengulur waktu atau mengabaikan hak-hak warga. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam tenggang waktu yang diberikan, tim kuasa hukum memastikan akan terus mengawal proses hukum yang berjalan di Ditreskrimsus Polda Maluku.
“Bagi warga Perumahan Gadihu Indah, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut kerugian materiil, tetapi juga kepastian untuk kembali memiliki tempat tinggal yang aman dan layak,” tandas Abdul.
Setelah sekitar enam bulan menunggu kata Abdul, warga berharap kesediaan developer untuk bertanggung jawab dapat segera diwujudkan melalui pembayaran ganti rugi dan pembangunan kembali rumah-rumah yang rusak.
Mediasi adalah kesempatan untuk menyelesaikan, bukan alasan menunda tanggung jawab. Enam bulan warga menunggu, sekarang saatnya developer membuktikan tanggung jawabnya. (S-25)
