AMBON, Siwalima.id - Hasil uji laboratorium atas insiden patah dan tenggelamnya kapal tongkang bermuatan material tambang milik PT Batutua Tembaga Raya (BTR) akhirnya sampai ke tangan DPRD.

Kejadian yang terjadi di perairan Desa Lurang, Pulau Wetar, Kabu­paten MBD pada 26 Agustus 2025 lalu membuat DPRD Maluku mendesak perusahaan melaku­kan uji lab atas dugaan pence­maran yang terjadi.

Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi mengaku telah menerima hasil uji lab yang dilakukan lem­baga independen selama kurang lebih satu tahun, terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat tumpahan Nikel di kawasan pelabuhan milik PT BTR.

Namun, komisi belum sepenuh­nya menerima hasil tersebut karena penyampaiannya justru dilakukan pihak PT BTR, bukan langsung oleh lembaga yang melakukan penelitian.

“Kami berpendapat ada potensi conflict of interest. Karena itu, ha­silnya harus dijelaskan lang­sung oleh pihak yang melakukan pene­litian dan pengujian laboratorium,” ungkap Irawadi kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (12/11).

Karena itu, komisi II memu­tus­kan untuk menunda pembahasan sebab hasil uji laboratorium belum cukup kuat untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

Bahkan komisi II membutuhkan data pembanding yang benar-benar independen dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun hukum.

Irawadi menyebut dalam reko­mendasi rapat sebelumnya, ko­misi II telah meminta agar proses kajian melibatkan seluruh unsur terkait, mulai dari pemerintah kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, hingga pihak-pihak teknis lainnya.

Pelibatan berbagai pihak terse­but dinilai penting agar hasil kajian dapat diterima secara akademik, memiliki kekuatan dari sisi hukum, serta dapat dipertanggungjawab­kan secara kelembagaan.

“Komisi II juga berencana me­nghadirkan para ahli lingkungan hidup dari Universitas Pattimura maupun perguruan tinggi lainnya yang memiliki kompetensi di bi­dang tersebut,” janjinya.

Irawadi menegaskan berdasar­kan ketentuan terdapat 37 item verifikasi yang harus dipenuhi, na­mun dari hasil yang disampaikan masih perlu dipertimbangkan ka­rena membutuhkan sejumlah data pembanding.

“Dinas terkait kita sudah me­nyampaikan keterbatasan angga­ran untuk melakukan verifikasi, sementara fasilitas maupun per­alatan pengujian yang dibutuhkan belum tersedia di Maluku, jadi kita tunggu dari Kementerian Lingku­ngan Hidup,” tandasnya.

Sembilan Bulan

Diberitakan sebelumnya, hampir Sembilan bulan, PT Batutua Tem­baga Raya (BTR) selaku pengelola tambang nikel di Pulau Wetar, Ka­bupaten Maluku Barat Daya cuek dengan permintaan DPRD Maluku.

Padahal DPRD telah meminta minta hasil analisis dampak ling­ku­ngan atas insiden patahnya tongkang milik PT Batutua di Pulau Wetar.

PT Batutua belum menyerahkan hasil analisis dampak lingkungan, padahal sudah hampir sembilan bulan,” kesal ungkap Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, Jhon Lai­peny, Kamis (5/11).

Komisi II juga menyebut per­soalan tumpahan material tam­bang dari tongkang di perairan Wetar menjadi persoalan serius.

Menurutnya kalau soal dampak lingkungan, komisi II tidak dapat berspekulasi terkait kondisi lingkungan lokasi tumpahan material tambang, sebab membu­tuhkan hasil kajian ilmiah.

“Penyelesaian persoalan ini harus kita selesaikan dengan hati-hati. Komisi II masih menunggu hasil kajian resmi terkait dampak ling­kungan, mengingat PT Batutua sebelumnya menjanjikan hasil uji sampel akan disampaikan dalam waktu tiga bulan, termasuk data tenaga kerja yang pernah dijan­jikan,” ujarnya.

Komisi II juga telah meminta OPD teknis untuk mengumpulkan data-data valid guna dipertang­gungjawabkan kepada DPRD dan akan menjadi dasar penyampaian informasi kepada masyarakat MBD, terutama warga Pulau Wetar.

Terkait langkah tegas yang akan diambil, ia menegaskan komisi II akan mengambil tindakan tegas, apabila terbukti terjadi pence­maran lingkungan berdasarkan hasil uji yang sah dan dapat diper­tang­gungjawabkan.

“Kalau nanti hasilnya menunjuk­kan tidak ada pencemaran, tentu tidak perlu ada tindakan tegas lanjutan, tapi kalau sebaliknya dan terbukti mencemari lingkungan, maka kami akan ambil tindakan sesuai kewenangan,” ingatnya.

Untuk diketahui, insiden patah dan tenggelamnya kapal tongkang bermuatan material tambang milik PT Batutua Tembaga Raya (BTR) terjadi di perairan Desa Lurang, Pulau Wetar, Kabupaten MBD pada 26 Agustus 2025 lalu.

Kecelakaan ini menyebabkan sekitar 10.100 ton bijih tembaga (ore) beserta sebuah eskavator tercebur ke dasar laut. (S-20)