AMBON, Siwalima.id - Pemerintah kembali meluncur­kan program inovasi baru bagi pembangunan di Kota Ambon de­ngan nama Virtual Reality Gempa Bumi dan Tsunami.

Sebelumnya ada enam program inovasi yang lebih dahulu dilun­curkan Walikota Ambon, Bodewin Wattimena di Balai Kota.

Dalam sambutan, walikota ber­harap agar edukasi dan simulasi mitigasi bencana dilakukan se­cara berkelanjutan untuk mening­katkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami.

Kota Ambon merupakan wilayah rawan bencana sehingga peme­rin­tah dan masyarakat tidak boleh lengah. “Meski bencana tidak dapat dicegah atau diprediksi secara pasti, risiko dan dampaknya dapat dikurangi melalui edukasi serta kesiapsiagaan yang baik,” ujar walikota dalam sambutanya di Balai Kota, Kamis (12/11).

Dirinya menyebut, kesiapsia­gaan harus dibangun melalui ke­terlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, instansi terkait, lem­baga pendidikan hingga masya­rakat.

“Bencana tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita hindari, tetapi me­ngu­rangi risiko itu bisa kita laku­kan,” tegasnya.

Membangun daerah tangguh bencana tidak cukup hanya dengan menyiapkan regulasi dan doku­men perencanaan.

Pemerintah juga harus memiliki rencana kontingensi dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas sehingga setiap instansi memahami tugas dan tanggung jawab ketika bencana terjadi.

“Kalau terjadi bencana, apa yang mesti kita lakukan segera? Instansi A melakukan apa, instansi B me­laku­kan apa, dan seterusnya. Sehi­ngga tidak terjadi saling menu­nggu, tetapi masing-masing sudah tahu tugas dan fungsinya,” ujarnya.

Ia  menyebutkan, Pemkot Ambon terus memperkuat mitigasi melalui kerja sama dengan BMKG, Universitas Pattimura, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian.

Salah satu langkah yang dilaku­kan adalah penyusunan peta ka­wasan rawan bencana sebagai da­sar perencanaan pembangu­nan.

Hasil kajian tersebut juga di­harapkan dapat menjadi acuan dalam memberikan rekomendasi pembangunan rumah yang lebih tahan terhadap gempa.

Dengan begitu, masyarakat yang mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat memperoleh arahan mengenai struktur ba­ngunan yang aman sesuai tingkat kerawanan wilayah.

Ia mengakui keterbatasan per­alatan menjadi tantangan dalam memperluas pemanfaatan tekno­logi tersebut. Meski demikian, so­sialisasi dan edukasi harus tetap dilakukan secara masif, terutama di sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat.

Walikota mengingatkan, penga­laman gempa bumi pada 2019 seharusnya menjadi pelajaran penting bagi masyarakat Ambon. Saat itu, gempa susulan yang terjadi membuat sebagian warga memilih mengungsi dan bertahan di kawasan pegunungan.

Dirinya juga meminta masyara­kat menyiapkan tas siaga bencana berisi dokumen dan barang-ba­rang penting yang mudah dibawa saat keadaan darurat.

“Kalau terjadi bencana, masya­rakat harus tahu apa yang perlu dibawa. Tas siaga itu harus disiap­kan sehingga ketika keadaan darurat, tinggal mengambil tas dan segera menyelamatkan diri,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Pelak­sana BPBD Kota Ambon, Frits Tatipikalawan menambahkan, inovasi tersebut bertujuan memba­ngun ketangguhan masyarakat melalui penguatan edukasi sebe­lum bencana terjadi.

Kondisi ini, katanya menuntut penguatan upaya pengurangan risiko bencana yang tidak hanya berfokus pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga pada kesiapsiagaan masyarakat melalui edukasi prabencana.

“Edukasi gempa bumi dan tsunami di Kota Ambon selama ini be­lum maksimal karena masih dido­minasi metode sosialisasi dan simulasi konvensional,” katanya.

Olehnya itu melalui inovasi ini, pihaknya ingin mengubah pola edukasi kebencanaan dari sekadar mengetahui menjadi mengalami, memahami, dan siap bertindak ketika bencana terjadi. (S-30)