AMBON, Siwalima.id - Praktisi hukum mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Maluku dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menelusuri aliran dana kasus dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.

Langkah ini dinilai penting untuk mengungkap secara terang ke mana saja dana proyek mengalir, serta siapa saja pihak yang diduga menerima atau menikmati uang yang berkaitan dengan proyek tersebut.

Informasi mengenai pendala­man aliran dana ini mencuat se­iring penyidik Kejati Maluku yang masih membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut. 

Penyidik sebelumnya juga menyatakan masih mendalami aliran dana, hu­bungan dan komunikasi antarpara pihak serta kemungkinan keter­libatan pihak lain.

Praktisi hukum, Henry Lusikooy, mendukung langkah Kejati apabila benar dilakukan, terutama jika kerja sama dengan OJK diarahkan untuk membongkar transaksi keuangan yang berkaitan dengan perkara.

“Kalau Kejati memang akan menggandeng OJK untuk mene­lusuri aliran dana, saya kira itu langkah yang patut didukung. Karena perkara korupsi bukan hanya bicara siapa yang melakukan perbuatan, tetapi juga harus ditelu­suri ke mana uang itu mengalir,” kata Lusikooy.

Menurutnya, penelusuran tran­sak­si perbankan dapat menjadi bagian penting untuk memperjelas konstruksi perkara, sekaligus mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang.

“Harus dibuka secara terang, siapa yang menerima, kapan mene­rima, berapa nilainya dan untuk kepentingan apa. Kalau ada aliran dana kepada pihak lain, tentu harus dilihat keterkaitannya dengan tindak pidana yang sedang disidik,” ujarnya.

Rujukan UU Tipikor

Lusikooy mengatakan, pengem­bangan perkara juga harus diarah­kan pada ketentuan hukum yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan kerugian keuangan negara.

Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur pidana tam­bahan, termasuk pembayaran uang pengganti dan perampasan barang tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. UU 31/1999 sendiri telah diubah dengan UU 20/2001.

Dalam perkara air bersih Pulau Haruku, Kejati Maluku juga meng­gunakan Pasal 18 UU Tipikor dalam sangkaan terhadap para tersangka. Untuk mantan Kadis PU Maluku, Mat Marasabessy, Kejati menyang­ka­kan Pasal 603 KUHP secara pri­mair juncto Pasal 18 UU Tipikor, se­dangkan secara subsidiair Pasal 604 KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor.

“Artinya penelusuran aliran dana menjadi penting. Kalau ada uang yang ternyata mengalir kepada pihak lain dan kemudian ditemukan bukti bahwa penerimaan tersebut berkaitan dengan tindak pidana, tentu harus didalami berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” jelas Lusikooy.

Ia menegaskan, tidak semua pihak yang menerima transfer atau pem­bayaran otomatis dapat dianggap terlibat korupsi. Keterlibatan sese­orang harus dibuktikan berdasarkan peran, hubungan dengan perbuatan pidana, serta alat bukti yang di­peroleh penyidik.

“Jangan kemudian semua pene­rima uang langsung dianggap seba­gai pelaku. Harus dilihat sumber uangnya, tujuan pemberiannya, hu­bu­ngan dengan proyek dan per­buatan masing-masing. Kalau bukti mengarah kepada keterlibatan, barulah diproses sesuai hukum,” katanya.

Lusikooy juga meminta penyidik tidak berhenti pada pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Jangan berhenti pada tersangka yang sudah ditetapkan. Kalau dalam proses penyidikan ditemukan bukti adanya pihak lain yang turut menikmati atau menerima aliran dana, maka siapa pun orangnya harus diperiksa sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.

Dalam perkara ini, Kejati Maluku telah menetapkan sejumlah tersang­ka. Salah satu perkembangan ter­baru adalah penetapan mantan Ke­pala Dinas PUPR Provinsi Maluku berinisial, Mat Marasabessy seba­gai tersangka pada 31 Agustus 2026.

MM diduga, dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran sekali­gus Kepala Dinas PUPR Maluku periode 2020-2021, tidak menja­lankan sejumlah kewajiban dalam proses pencairan dan pelaksanaan pekerjaan. Penyidik menyebut telah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam pene­tapan tersebut.

Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku terta­nggal 17 Juni 2026, perkara pem­bangunan sarana dan prasarana air bersih Pulau Haruku menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.833.908.869,11, atau sekitar Rp3,83 miliar. Nilai proyek sendiri sekitar Rp12,4 miliar.

Sebelumnya, penyidik juga me­nyatakan pembayaran termin hingga 100 persen diduga tidak berdasarkan prestasi fisik pekerjaan yang sebe­narnya. Penyidik menemukan ada­nya dugaan rekayasa dokumen sehingga progres pekerjaan seolah-olah telah memenuhi persyaratan pencairan.

Lusikooy mengatakan, fakta ter­sebut semakin membuat penelu­suran aliran dana menjadi penting untuk melihat secara utuh rangkaian perkara.

“Kalau ditemukan aliran uang kepada pihak lain, itu harus dite­lusuri. Siapa penerimanya, hubu­ngan penerima dengan proyek, serta apakah uang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang sedang disidik,” katanya.

Ia meminta Kejati Maluku tetap profesional dan transparan dalam mengembangkan perkara.

“Yang paling penting adalah bukti. Jangan ada yang dilindungi dan jangan ada yang dikriminalisasi. Semua harus berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang dite­mukan penyidik,” tandasnya. 

Tahan 7 Tersangka

Sebelumnya, tim penyidik mene­tapkan 7 orang sebagia tersangka dalam waktu berbeda. Para tersa­ngka itu diantaranya berinisial (AS) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) periode 16 November 2020 s/d 22 April 2021. Tersangka kedua yakni Ella Sopalauw, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) periode 22 April 2021 s/d selesai.

Kemudian, (AM) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) periode 16 November 2020 s/d 22 April 2021. (NM) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) periode 22 April 2021 s/d selesai dan (DP) selaku Penyedia.

Selanjutnya setelah dilakukan pengembangan penyidikan, Kejati Maluku kemudian menetapkan kon­traktor Fais Noval sebagai tersangka. Terbaru penyidik resmi menetapkan Muhamat Marasabessy selaku mantan Kepala Dinas PUPR Maluku sebagai tersangka dalam perkara ini.

Ketujuh tersangka juga telah ditahan di Rutan Klas IIA Ambon dan Lapas Perempuan.(S-29)