AMBON, Siwalimanews – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwa­kilan Maluku diminta tidak meng­hambat penuntasan kasus dugaan tindak pidana korupsi BRI Namlea dan Ambon.

Hingga kini, Kejati Maluku masih menunggu audit penghitungan ke­rugian negara dari BPKP, namun alasanya lembaga auditor terse­but kekurangan tenaga.

Menanggapi hal itu, praktisi hukum, Gideon Batmamolin me­nilai alasan BPKP kekurangan tenaga tidaklah masuk logika.

Menurutnya, BPKP mesti gerak cepat untuk menghitung kerugian negara kasus BRI Ambon.

Kepada Siwalima di Peng­adilan Negeri Ambon, Rabu (18/1) Batmomolin bilang, jika alasan kekurangan tenaga maka akan berdampak pada penghambatan proses lanjut dalam kasus de­ngan modus nasabah topeng itu.

Katanya, publik dalam hal ini nasabah BRI yang menjadi korban dari kasus tersebut menu­nggu penuntasan kasus  dari kejaksaan Tinggi Maluku.

“Waduh bahaya kalau BPKP beralasan kekurangan tenaga. Ini tak masuk akal. Karena publik menunggu penuntasan kasusnya,” katanya.

Dia meminta BPKP untuk tidak beralasan kekurangan tenaga, tetapi harus membantu Kejati Maluku menuntasan kasus dugaan korupsi tersebut sehingga ada kepastian hukum.

Dia berharap, BPKP dapat segera menuntasan audit penghitungan kerugian negara dan menyerah­kannya kepada Kejati Maluku.

“Alasan kekurangan tenaga ha­nya topeng untuk sengaja memper­lambat proses lanjut dalam perkara BRI ini,” katanya.

Dia menambahkan, hasil audit me­rupakan kebutuhan penting bagi kejati untuk menuntaskan kasus tersebut.

Nyaman di BKPK

Seperti diberitakan sebelumnya, tim penyidik Kejati Maluku sampai saat ini masih menanti hasil kerugian negara yang diaudit BPKP Maluku, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada BRI Unit Ambon Kota Tahun 2023 dengan modus nasabah tope­ngan atau kredit fiktif itu.

Tak hanya kasus dugaan korupsi Bank BRI Ambon, hal serupa juga terjadi pada Bank BRI cabang Namlea, Kabupaten Buru. Hingga kini penyidik belum bisa mengambil langkah selanjutnya, sebab hasil perhitungan kerugian negara masih nyaman di meja BPKP Maluku.

Lamanya hasil kerugian yang diaudit BPKP lantaran alasan keku­rangan tenaga.

Demikian diungkapkan Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy saat dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (5/1.

“Untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi pada BRI Ambon dan BRI Namlea penyidik sampai saat ini belum menerima hasil audit yang dilakukan oleh BPKP. Kami sudah konfirmasi hal ini, namun jawaban yang kami dapat ialah mereka kekurangan tenaga,” Ungkap Ardy

Lambatnya hasil audit yang dilakukan oleh BPKP, berdampak juga terhadap lanjutan dalam perkara ini. Disinyalir penyidik telah memiliki calon tersangka namun akibat lambatnya hasil audit penetapan tersangka pun harus tertunda

“Kita menunggu hasilnya saja untuk selanjut dilakukan penetapan tersangka,” tambah Ardy

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi penyelewengan keuangan BUMN di BRI Unit Ambon Kota Tahun 2023 ini dilaporkan secara resmi oleh pihak bank ke Kejati Maluku berdasarkan hasil audit internal BRI yang menemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp1,9 miliar.

Penyelewengan keuangan BUMN tersebut diduga dilakukan oleh oknum pegawai bank pada tahun 2023 melalui kredit fiktif dengan modus nasabah topeng. Bahkan hingga saat ini puluhan saksi telah dimintai keterangannya. (S-26)