MASOHI, Siwalima - Perjuangan masyarakat adat Negeri Samasuru, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, untuk tetap berada dalam wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah kembali ditegaskan.
Tim Perjuangan Tapal Batas Malteng-SBB dari masyarakat adat Samasuru bersama sejumlah tokoh masyarakat kembali mendatangi DPRD Maluku Tengah, Rabu (16/9).
Rombongan yang dipimpin Milkias Lohi itu, diterima pimpinan DPRD bersama Komisi I dan sejumlah anggota DPRD Malteng. Kedatangan tim ini, untuk menegaskan kembali sikap menolak keputusan Permendagri Nomor: 29 tahun 2010 yang menetapkan wilayah Negeri Samasuru masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Seram Bagian Barat.
Ketua Tim Perjuangan Masyarakat Samasuru Milkias Lohi mengatakan, perjuangan tim ini akan terus dilakukan, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat, terutama terkait rentang kendali pemerintahan dan pelayanan dasar.
“Perjuangan ini tidak akan pernah berakhir. Kita tidak lagi mengungkit masa lalu atau menyalahkan siapa pun. Yang kita perjuangkan adalah, bagaimana tapal batas Kabupaten Maluku Tengah dapat dikembalikan ke Sungai Tala,” tegas Lohi.
Menurutnya, masyarakat memahami posisi pemerintah, termasuk Gubernur Maluku dalam menjalankan produk hukum pemerintah pusat, sebab sebagai aparatur pemerintah provinsi, pihaknya memahami gubernur harus melaksanakan Permendagri Nomor 29 tahun 2010 sebagai produk hukum Kementerian Dalam Negeri.
“Kami paham betul, bahwa sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur tentu harus melaksanakan Permendagri tersebut, namun yang kami perjuangkan adalah keinginan masyarakat untuk tetap berada dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah, terutama menyangkut rentang kendali pemerintahan dan pelayanan publik,” jelas Lohi.
Lohi mengaku, perjuangan masyarakat tidak diarahkan untuk mempersoalkan pihak tertentu. Perjuangan untuk mengembalikan tapal batas Kabupaten Maluku Tengah ke Sungai Tala harus tetap dilaksanakan sampai Permendagri Nomor: 29 tahun 2010 benar-benar dibatalkan.
Selain persoalan tapal batas, tim ini juga menyampaikan persoalan peralihan data pokok pendidikan (Dapodik) sejumlah sekolah di Kecamatan Teluk Elpaputih ke wilayah administrasi SBB. Mereka minta, persoalan tersebut menjadi perhatian pemda, termasuk DPRD karena menyangkut pelayanan pendidikan masyarakat.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Malteng Herry MC Haurissa menegaskan, DPRD akan bersama masyarakat memperjuangkan apa yang menjadi harapan warga Samasuru.
“Jadi kita tidak bicara aksi masyarakat Samasuru. Saya juga tidak mau berbicara panjang lebar lagi. Apa yang menjadi harapan masyarakat akan kita blow up dan kita kawal secara bersama,” tegas Haurissa.
Menurutnya, telah ada sejumlah langkah yang disepakati sebagai awal perjuangan menyikapi persoalan tapal batas Malteng dan SBB, khususnya berkaitan dengan Permendagri Nomor : 29 tahun 2010.
“Kita akan blow up apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat Samasuru, termasuk guru-guru di Kecamatan Teluk Elpaputih, terkait peralihan Dapodik ke Kabupaten Seram Bagian Barat,” cetus Haurissa.
Haurissa mengaku, DPRD bersama masyarakat akan terus mengawal persoalan tersebut melalui langkah-langkah yang akan ditempuh. Bahkan, perjuangan ini juga akan dibawa kembali dalam pertemuan dengan Bupati Maluku Tengah maupun gubernur.
Masyarakat Samasuru, telah menyatakan sikap untuk tetap berada dalam wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah.
“Yang jelas kami tidak akan berhenti. Kami akan bersama masyarakat untuk kembali menguji kebijakan negara berkaitan dengan tapal batas, terutama produk Permendagri Nomor: 29 tahun 2010,” tegas Haurissa.
Sebelumnya diberitakan Warga Negeri Samasuru, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, melakukan aksi pemalangan jalan Lintas Seram yang menghubungkan Kota Masohi dan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, Senin (14/9).
Aksi pemalangan yang dilakukan sekitar pukul 10.00 WIT dengan menggunakan batang pohon yang ditembang dan kemudian diduduki oleh ratusan warga.
Alhasil arus lalu lintas dari Masohi menuju Kairatu begitupun sebaliknya lumpuh total.
Warga Samasuru menutup akses jalan lintas sebagai bentuk penolakan terhadap rencana atau kebijakan pemerintah yang dinilai mengarah pada penggabungan Negeri Samasuru sebagai bagian dari wilayah administratif Kabupaten Seram Bagian Barat. (S-17)
