BULA, Siwalima.id - DPRD meninggatkan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk segera menyelesaikan gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Ketua DPRD SBT, Risman Sibualamo kepada wartawan di kantornya kemarin mengaku, kesal hingga kini pemkab belum juga membayar sisa gaji bagi PPPK Paruh Waktu.

Menurutnya, pembayaran hak pegawai juga telah dibahas dalam APBD Perubahan. Namun pembayaran gaji belum memiliki kepastian waktunya.

“Dalam pembahasan APBD Perubahan, teman-teman di Banggar sudah cukup keras menyampaikan agar tunggakan gaji PPPK Paruh Waktu segera diselesaikan,” jelas Risman.

Pembahasan anggaran harus diikuti kepastian pelaksanaan, agar para pegawai tidak terus menunggu tanpa mengetahui kapan hak mereka dibayarkan.

“Sampai hari ini, informasi yang kami terima pembayaran tersebut belum sepenuhnya jelas. Karena itu, perlu dipastikan kembali kapan akan diselesaikan,” ujarnya.

Ketua DPC PKB SBT mengungkapkan DPRD  juga akan berkoordinasi bersama dengan Sekda Achmad Q. Amahoru memastikan jumlah bulan yang belum dibayarkan.

“Kami akan berkoordinasi dengan pak sekda untuk memastikan berapa bulan yang masih tertunggak dan kapan pembayarannya bisa direalisasikan,” ucapnya.

Pemda semestinya sudah harus memberikan penjelasan yang transparan mengenai status pembayaran, sumber anggaran, serta jadwal penyelesaian.

Informasi ini dinilai memang sangat penting, sehingga pegawai memperoleh kepastian yang jelas.

“Yang paling penting sekarang adalah kepastian. Pegawai perlu mengetahui berapa yang masih menjadi hak mereka dan kapan pemerintah menyelesaikan kewajiban tersebut,” tegasnya.

Ia juga menyinggung informasi mengenai kemungkinan pembiayaan PPPK Paruh Waktu melalui APBD pada 2027 mendatang. “Kami sama-sama mendengar informasi dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan pada 2027 persoalan pembiayaan PPPK Paruh Waktu ini bisa mendapatkan kepastian melalui APBD,” ucapnya.(S-27)