SAUMLAKI, Siwalima.id - Forum Save Hutan Yamdena bersama mas­yarakat adat di Kecamatan Werta­m­rian, Kabupaten Kepu­lauan Tanimbar (KKT) akan menggelar aksi demonstrasi damai, Senin (28/9).

Aksi yang dijad­wal­kan berlangsung mu­lai pukul 10.00 WIT itu, diperkirakan diikuti sekitar 500 peserta. Massa akan menyam­paikan aspirasi terkait aktivitas Hak Pengu­sahaan Hutan (HPH) PT Karya Jaya Berdi­kari (KJB) di Pulau Yamdena.

Forum Save Hutan Yamdena menegaskan, gerakan tersebut tidak semata-mata berbicara ten­tang kayu, izin maupun investasi, tetapi menyangkut ruang hidup masya­rakat, sumber pangan, sumber air, hutan adat dan keber­langsungan keanekaragaman hayati.

Ketua Forum Save Hutan Yam­dena, Simon Lolonlu mengatakan, ge­rakan tersebut lahir dari mandat masyarakat adat setelah tim mela­kukan konsolidasi serta me­ngum­pulkan berbagai dokumen dan kete­rangan dari masyarakat di sejumlah desa. “Bagi kami ini bukan soal kayu, izin dan investasi. Ada ruang hidup, sumber pangan, sumber air dan keanekaragaman hayati yang ha­rus diselamatkan,” kata Simon da­lam konferensi pers, Minggu (27/9).

Sementara itu, pengurus Forum Save Hutan Yamdena, Ulis Kel­bu­lan menjelaskan, penolakan terha­dap aktivitas HPH di Yamdena bukan persoalan baru. Menurutnya, masyarakat telah mengalami berbagai proses penolakan sejak awal 1990-an.

Ulis menyebut sejumlah perusa­haan HPH sebelumnya pernah beroperasi di Yamdena, namun menghadapi penolakan masya­rakat. “Rentang waktu ini harus kita pahami. Hampir 30 tahun proses HPH dan pergolakan masyarakat itu sudah ada,” ujarnya.

Menurutnya, PT KJB mulai beroperasi sejak 2009 dengan mengantongi izin dari pemerintah pusat dan memiliki luasan konsesi sekitar 93 ribu hektare lebih.

Namun, kata Ulis, penolakan masyarakat terhadap aktivitas perusahaan terus berlangsung, termasuk aksi yang melibatkan Gereja Katolik pada 2012 dan 2017.

Ia menilai persoalan yang kini muncul harus dilihat kembali dari sisi hak masyarakat adat, terutama setelah adanya perkembangan hu­kum mengenai pengakuan hutan adat. “Apabila hak-hak adat itu dilanggar ataupun tidak dipatuhi, maka penolakan masyarakat itu wajar. Kita tidak dalam hal harus melawan negara. Ini fakta yang terjadi,” katanya.

Forum Save Hutan Yamdena, lanjut Ulis, akan mendesak Peme­rintah KKT menghentikan semen­tara aktivitas PT KJB untuk kemudian dilakukan audit di lapangan.

“Besok kita tetap menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah agar untuk sementara menghentikan opera­sio­nal HPH. Setelah dihentikan sementara, kita minta dilakukan audit di lapangan,” tegasnya.

Soroti Konsesi 

Ulis juga mempertanyakan keter­bukaan informasi mengenai wilayah konsesi PT KJB.

Ia mengatakan, masyarakat mem­butuhkan kepastian menge­nai lokasi dan batas kawasan konsesi yang diberikan melalui keputusan Menteri Kehutanan.

“SK Menteri Kehutanan yang memberikan izin kepada KJB ini bagi kita sampai saat ini masih kabur. Kita tidak tahu lokasinya di mana. Kita minta pemerintah daerah secara transparan mem­buka data itu,” ujarnya.

Forum juga menyoroti kondisi hutan yang menurut mereka me­ngalami kerusakan setelah aktivitas HPH berlangsung dalam kurun waktu panjang.

Dikatakan, pohon endemik Yamdena termasuk pohon Torem, dikhawatirkan semakin sulit ditemukan apabila aktivitas penebangan tidak dihentikan.

“Kami menuntut HPH selama 30 tahun menunjukkan beberapa po­hon Torem yang sudah tumbuh. Ka­rena sampai saat ini tidak ada satu­pun yang berhasil menghasil­kan pohon Torem melalui pembibitan mau­pun kultur jaringan,” katanya.

Ia menegaskan persoalan terse­but bukan hanya menyangkut kon­disi hutan hari ini, tetapi juga ke­berlanjutan generasi mendatang.

Forum Save Hutan Yamdena juga me­nyebut sejumlah desa telah menerbitkan pernyataan penolakan terhadap aktivitas HPH PT KJB. Kata dia, masyarakat me­nyata­kan pen­ca­butan atau pemba­talan berbagai ke­sepakatan, baik tertulis maupun li­san, yang pernah dibuat sebelumnya.

Ia menyebut konsolidasi telah dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Wertamrian, semen­tara tiga desa lainnya masih dalam proses konsolidasi.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi dasar bagi forum untuk membawa aspirasi masyarakat kepada Bupati KKT dan DPRD KKT.

Dia juga menyinggung adanya informasi mengenai rencana kom­pensasi kepada sejumlah desa dan gereja. Namun, menurut dia, masyarakat yang ditemui forum telah menyatakan tidak lagi menerima tawaran tersebut.

Ditegaskan, perjuangan Forum Save Hutan Yamdena bukan ditujukan kepada individu maupun kelompok tertentu. “Motivasi kita adalah kepedulian. Kita selamat­kan hutan Yamdena,” tegasnya.

Koordinator Lapangan Forum Save Hutan Yamdena, Jhon Malin­dar, mengatakan aksi Senin akan diawali dari sekretariat forum.

Massa kemudian berkumpul di sekitar jalan poros, melakukan long march menuju Kantor Bupati KKT, dan menyampaikan aspirasi.

Setelah orasi, forum juga akan melaksanakan ritual adat sebagai bagian dari rangkaian aksi.

Ia menegaskan perjuangan masyarakat akan menggunakan dua jalur, yakni mekanisme hukum adat dan hukum positif.

Jhon mengatakan, forum tengah mempersiapkan sejumlah langkah hukum berdasarkan hasil temuan di lapangan.

Menurut dia, forum membuka kemungkinan menempuh jalur perdata maupun pidana apabila ditemukan dasar hukum dan bukti yang memadai.

Namun, langkah pertama yang didorong adalah penghentian sementara aktivitas HPH agar proses pemeriksaan dan peng­kajian dapat dilakukan.

Ketua Hakim Adat Tanimbar sekaligus Koordinator Bidang Adat Forum Save Hutan Yamdena, Yos Malindar, mengatakan persoalan HPH juga harus dilihat dari perspektif hukum dan nilai adat masyarakat Tanimbar.

Menurutnya, aktivitas pengelo­laan hutan yang tidak melalui mus­yawarah dan mufakat masyarakat adat dinilai telah bertentangan dengan prinsip adat.

Dia bilang, dalam perspektif adat Tanimbar terdapat hubungan antara manusia, tanah, langit dan seluruh kehidupan yang berada di dalamnya. Karena itu, kerusakan hutan dan tanah dinilai bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan nilai adat dan keberlanjutan generasi.

Forum Save Hutan Yamdena se­lanjutnya meminta Pemkab KKT mem­buka seluruh dokumen terkait kawasan konsesi PT KJB kepada mas­­yarakat. Forum menilai keterbu­kaan mengenai peta wilayah konse­si penting untuk mencegah potensi konflik sosial di tengah masyarakat.

Ia mengatakan, setelah data dibuka, forum bersama masya­rakat akan melakukan verifikasi di lapangan.(S-26)