BUPATI Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa, me­me­rintahkan penghentian semen­tara seluruh aktivitas penebangan dan pemuatan kayu yang dilakukan PT Karya Jaya Berdikari (KJB) di wilayah Desa Sangliat Krawain, Kecamatan Wertamrian.

Perintah tersebut tertuang dalam surat Bupati Kepulauan Tanimbar tertanggal 12 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Direktur PT KJB de­ngan nomor Nomor: 500.4.1/1385/2026. 

Kebijakan ini diambil menyusul munculnya pro dan kontra di tengah masyarakat terkait aktivitas pe­nebangan dan pemuatan kayu di wilayah tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Ka­bupaten Kepulauan Tanimbar, saat dikonfirmasi Siwalima, Selasa (20/10), mengatakan penghentian se­mentara itu merupakan langkah pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas daerah sekaligus mem­be­rikan ruang penyelesaian per­soalan secara damai.

“Pemerintah daerah tidak ingin perbedaan pendapat di tengah masyarakat berkembang menjadi persoalan yang dapat mengga­nggu keamanan dan ketertiban. Karena itu, penghentian semen­tara ini dilakukan agar semua pi­hak memiliki ruang untuk mencari penyelesaian melalui dialog,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil langkah antisi­patif agar situasi tetap kondusif, sembari memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan pandangan ma­sing-masing.

“Prinsipnya, kita ingin persoalan ini diselesaikan dengan baik. Pe­merintah daerah akan memfasi­litasi komunikasi antara masyara­kat dan pihak perusahaan dengan melibatkan unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, instruksi Bupati tidak hanya berlaku terhadap ke­giatan penebangan kayu, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas pemuatan, pengangkutan, dan pengiriman kayu, baik melalui jalur darat maupun laut. “Seluruh aktivitas penebangan, pemuatan, pengangkutan, dan pe­ngiriman kayu untuk sementara di­hentikan sampai ada pemberi­tahuan lebih lanjut dari Bupati,” jelasnya.

Selain menghentikan kegiatan operasional, perusahaan juga diminta mempertahankan kondisi kayu dan peralatan yang berada di lokasi dalam keadaan sebagai­mana adanya atau status quo. Perusahaan tidak diperbolehkan memindahkan kayu maupun pe­ralatan sampai ada pemberi­tahuan lebih lanjut.

“Perusahaan harus menjaga kondisi di lokasi sebagaimana ada­nya. Tidak boleh ada pemin­dahan kayu maupun peralatan sampai ada arahan lebih lanjut dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Sekda menambahkan, PT KJB juga diwajibkan menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati paling lambat tiga hari kerja sejak surat diterima. Laporan tersebut harus mencakup data lokasi, luas areal, volume kayu yang telah dite­bang dan dimuat, serta dokumen perizinan yang dimiliki peru­sahaan.

“Laporan tertulis itu penting agar pemerintah daerah memperoleh gambaran yang jelas mengenai aktivitas yang sudah dilakukan, termasuk luasan areal, volume kayu, serta dokumen perizinan pe­ru­sahaan,” katanya.

Ia menegaskan, penghentian sementara tersebut bukan berarti pemerintah daerah telah mencabut izin perusahaan. Kebijakan ini juga tidak menghilangkan kewenangan instansi terkait untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Surat ini tidak mencabut izin yang dimiliki perusahaan. Namun, selama penghentian sementara berlaku, perusahaan wajib me­matuhi seluruh ketentuan yang telah disampaikan dalam surat Bupati,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah daerah akan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum apabila pe­rusahaan tidak mematuhi instruksi tersebut. “Pemerintah daerah ber­harap semua pihak menghormati keputusan ini. Kami ingin situasi tetap aman dan kondusif sehingga proses dialog dan mediasi dapat berjalan tanpa tekanan maupun gangguan,” tambahnya.

Sekdar tahu, Surat Bupati tersebut turut ditembuskan kepada Gubernur Maluku di Ambon, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kapolres Kepulauan Tanimbar, Komandan Kodim 1507/Saumlaki, Kepala Dinas Kehu­tanan Provinsi Maluku, Camat Wertamrian, serta Kepala Desa Sangliat Krawain.(S-26)