AMBON, Siwalima.id - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa mengambil kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta meliburkan siswa SMA-SMK selama tiga hari kedepan.

Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Maluku nomor 500.4/175 tertanggal 12 Okto­ber 2026 tentang kewaspadaan ter­hadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Kar­hutla), serta perlindungan kesehatan masyarakat.

Dalam edaran tersebut ASN di ling­kungan Pemerintah Provinsi Maluku diarahkan bekerja dari rumah selama tiga hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat edaran.

Meski begitu, pelayanan publik yang bersifat esensial dan mendesak tetap berjalan dengan pengaturan pe­tugas oleh masing-masing pera­ng­kat daerah agar kebutuhan masyarakat tidak terabaikan.

“Proses pembelajaran tatap muka bagi siswa SMA, SMK dan SLB yang berada dibawah kewenangan Pemprov Maluku diliburkan selama tiga (3) hari karena itu sekolah harus mengatur pembelajaran dari rumah,” ucap Gubernur.

Gubernur mengatakan, kebijakan meliburkan siswa selama tiga hari ini bertujuan agar peserta didik dapat mengurangi aktivitas di luar rumah serta menghindari kegiatan fisik di ruang terbuka selama kondisi kabut asap masih menjadi perhatian.

Tak hanya disektor pendidikan, Gubernur juga meminta Dinas Kesehatan bersama instansi terkait memperkuat pemantauan terhadap gangguan pernapasan, memastikan kesiapan pelayanan kesehatan, me­mantau kualitas udara, serta mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan.

“Saya meminta seluruh bupati/walikota serta pemangku kepenti­ngan terkait untuk berperan aktif menyebarluaskan informasi menge­nai kewaspadaan terhadap dampak kabut asap kepada masyarakat,” jelasnya.

Disamping menyampaikan infor­masi, Gubernur meminta pemerintah kabupaten dan kota serta seluruh pemangku kepentingan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai kewenangan masing-masing, serta mempertimbangkan kondisi wilayah masing-masing.

Termasuk koordinasi lintas sektor diharapkan terus diperkuat agar upaya perlindungan kesehatan mas­yarakat dan penanganan dampak kabut asap dapat berjalan efektif, termasuk di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan.

“Pemerintah Provinsi Maluku akan mengevaluasi kebijakan ter­sebut berdasarkan perkembangan kondisi kabut asap, kualitas udara dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk memperhatikan ketentuan dalam surat edaran tersebut dan me­neruskan informasi kepada keluarga maupun warga di lingkungan ma­sing-masing.

Ajakan ini kata Gubernur menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kewaspadaan dan mencegah risiko kesehatan akibat paparan kabut asap.

“Masyarakat diharapkan mengu­rangi aktivitas di luar ruangan apa­bila kualitas udara memburuk, menjaga kesehatan keluarga, serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami gangguan per­napasan. Mari katong saling men­jaga dan peduli terhadap kesehatan bersama,” harap Gubernur.

Pemkot Libur

Pemerintah Kota Ambon member­lakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa PAUD, TK, SD, hi­ngga SMP atau sederajat selama empat hari. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap yang melanda Kota Ambon dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.

Kebijakan tersebut sesuai Instruksi Walikota Ambon Nomor 500.4/01/INTRUKSI/2026. Kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka di satuan pendidikan di bawah kewenangan Pemkot Ambon dialihkan menjadi pembelajaran dari rumah mulai Selasa (13/10) hingga Jumat (16/10).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Edi Tasomeng imbau se­luruh kepala sekolah dan guru me­mastikan proses pembelajaran siswa tetap berjalan dengan baik selama kebijakan PJJ diberlakukan.

“Selama empat hari ke depan kegiatan belajar mengajar tatap muka di satuan pendidikan PAUD, TK, SD atau sederajat, hingga SMP atau sederajat dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah,” ujarnya kepada Siwa­lima melalui telepon selulernya Selasa (13/10)

Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan berarti kegiatan pembelajaran dihentikan. Sekolah dan guru tetap bertanggung jawab memastikan siswa mengikuti pembelajaran se­suai arahan yang diberikan.

Selain itu, ia meminta orang tua meningkatkan pengawasan terha­dap anak-anak selama kondisi kabut asap berlangsung. Anak-anak diim­bau tidak beraktivitas di luar rumah apabila tidak memiliki kepentingan mendesak.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Karena itu, seluruh pihak diharapkan mematuhi imbauan pemerintah selama penerapan pem­belajaran dari rumah.

Ia juga mengajak masyarakat ber­doa agar kondisi kabut asap di Kota Ambon segera membaik sehingga aktivitas masyarakat dan kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.

Usul ke BNPB

Pemerintah Provinsi Maluku memastikan dalam waktu dekat akan mengusulkan tanggap darurat keba­karan hutan dan lahan (Karhutla) ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Plt Kepala Pelaksana Badan Pe­na­nggulangan Bencana Daerah Maluku, Sandi Luhulima meng­ungkapkan, mekanisme pengusulan tanggap darurat nasional dilakukan setelah Bupati dan Walikota me­netapkan SK tanggap darurat.

Hingga saat ini terdapat lima ka­bupaten dan kota yang telah mene­tapkan tanggap darurat Karhutla diantaranya, Kota Ambon, Kabu­paten Buru Selatan, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Maluku Tengah.

“Memang lima daerah ini sudah tanggap darurat tapi untuk Kabu­paten Maluku Tengah karena batas waktu tanggap darurat sampai 1 Oktober lalu, makanya kita se­mentara menunggu perpanjangan SK tanggap darurat dan infomasi tinggi ditanda­tangani bupati saja,” ungkap Sandi kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (13/10).

Sandi bilang jika SK perpanjangan tanggap darurat sudah dilakukan Bupati Maluku Tengah maka, BPBD akan meminta gubernur untuk me­ngeluarkan SK tanggap darurat provinsi sebagai dasar pengusulan ke BNPB.

Disamping itu, jika Pemkab Mal­teng terlambat dalam perpanjangan tanggap darurat maka BPBD akan menggunakan justifikasi kondisi Karhutla beberapa hari kedepan dari BMKG sebagai dasar pengusulan status tanggap darurat ke BNPB.

“Kita sedang berkoordinasi de­ngan BMKG untuk meminta justi­fikasi alam sebagai dasar juga kalau nanti proses di Maluku Tengah itu lambat. Jadi kita berharap karena ini kondisinya darurat maka kabupaten dan kota juga harus proaktif meres­pon situasi.

Sandi memastikan pihaknya terus melaporkan kondisi Karhutla kepada BNPB dan pihak BNPB hingga saat ini masih menunggu usulan tanggap darurat Karhutla maupun kekeri­ngan sebelum nantinya intevensi kebijakan dilakukan.

“Kalau nanti usulan tanggap darurat disampaikan ke BNPB tentu manfaatnya akan kita terima, baik dari sisi anggaran atau logistik se­hingga akan sangat membantu pe­nangangan Karhutla dan kekeringan di Maluku,” tegasnya.

Sandi menambahkan ditengah kondisi efisiensi anggaran saat ini tentu penangangan Karhutla mem­butuhkan intevensi pemerintah pusat namun harus diakui dengan pene­tapan tanggap darurat oleh Gubernur

Pempus Jangan Tutup Mata

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku, Andre Taborat, men­desak pemerintah pusat (Pempus) segera mengucurkan anggaran darurat untuk membantu Pemerintah Provinsi Maluku serta pemerintah kabupaten/kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (kar­hutla). serta yang terdampah asap kiriman dari Papua.

Taborat menilai, dukungan angga­ran menjadi kewajban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menangani kebakaran hutan mengatasi dampak asap, serta me­lakukan pemulihan terhadap wilayah terdampak.

Jika semua kewenangan pengola­han hutan ada di kementrian kehu­tanan baik itu  perizinan dan lain-lain, konsekwensinya ketika hutan itu terbakar, dan masyarakat terkena dampak dari kebakaran hutan maka Pempus sedianya menjadi pihak pertama yang mengambil peran menangani, bukan malah mem­biarkan Pemerintah Privinsi Maluku dan kabupaten/kota terdampak me­nangani seakan hanya jadi pemadam kebakaran,”tegas Taborat kepada Siwalima di Saumlaki, Selasa (12/10).

“Pemerintah pusat melalui ke­menterian terkait harus segera me­ngeluarkan anggaran penanganan­nya kepada Pemerintah Provinsi kabu­paten/kota yang terdampak,” ujarnya.

Dikatakan, ketika ketebalan asap akibat kebakaran dilaporkan telah mengganggu aktivitas penerbangan, dengan sejumlah penerbangan mengalami penundaan. 

Kondisi ini, menurut Taborat me­nunjukkan bahwa dampak keba­karan hutan tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, teta­pi juga telah mengganggu aktivitas masyarakat. mengganggu kesehatan masyarakat juga mengganggu pela­yanan transportasi.

“Hemat saya anggaran sangat pen­ting untuk membantu daerah menyelesaikan kondisi kebakaran serta melakukan perbaikan-perbai­kan,”pungkas Taborat.(S-20/S-30)