AMBON, Siwalima.id - Kapolda Maluku, Ir­jen Suwondo Nai­ng­golan memberikan ja­minan terkait kelan­jutan penanganan ber­bagai persoalan ke­amanan, termasuk konflik antar kelompok yang proses hukum­nya yang ditinggalkan kapolda lama.

Komitmen pena­nga­nan sejumlah ka­sus konflik antar ke­lompok masyarakat ini diungkapkan kapolda saat bertemu Guber­nur Maluku, Hendrik Lewerissa dan jajaran Pemerintah Provinsi Maluku di Kantor Gubernur, Jumat (16/10).

Kapolda bilang persoalan keamanan dan kemanusiaan tetap menjadi prioritas utama dalam menjalankan tugas-tugas kepo­lisian di Provinsi Maluku.

“Tentu pertemuan bersama pak gubernur dan jajarannya ini men­jadi bagian dari upaya menye­la­raskan pelaksanaan tugas kepo­lisian dengan program pemerintah daerah maupun pemerintah pu­sat,” ucap Kapolda.

Dikatakan, pergantian kepe­mimpinan di tubuh Polda Maluku tidak boleh mengganggu kesi­nambungan sistem keamanan dan pelayanan kepada masya­rakat, karena itu berbagai program yang telah dijalankan Kapolda sebelumnya akan dilanjutkan de­ngan evaluasi untuk memastikan kinerja kepolisian semakin baik.

Menurutnya, siapapun Kapolda namun sistem keamanan dan sistem kepolisiannya harus terus menjadi lebih baik dan manfaatnya harus dapat dirasakan masya­rakat.

Kapolda mengaku sebelum men­ja­lankan tugas di Maluku dirinya telah menerima laporan harian, ming­guan serta gambaran umum menge­nai perkembangan situasi keama­nan di daerah ini dan dapat dipas­tikan situasi keamanan di Maluku hingga saat ini masih terkendali.

Ia menegaskan, untuk menjaga stabilitas di daerah tentu mem­butuhkan kerja sama seluruh stakeholder dengan masyarakat sebagai bagian utama dalam menjaga keamanan.

“Keamanan itu bukan terjadi karena satu institusi. Itu karena kerja sama antara institusi-institusi yang ada dan masyarakat sebagai pemeran utama dalam penga­manan ini,” tegasnya.

Terkait dengan penuntasan pro­ses hukum sejumlah kasus konflik antar kelompok masyarakat, Ka­polda memastikan akan melanjut­kan langkah-langkah yang telah di­lakukan oleh Kapolda sebelumnya.

Menurutnya kesinambungan pe­nanganan kasus tetap harus di­sertai penilaian terhadap lang­kah yang sudah berjalan, dengan me­nempatkan kepentingan masyara­kat sebagai pertimbangan utama.

“Karena saya melanjutkan tugas Kapolda sebelumnya, maka saya akan melanjutkan proses yang sudah dilakukan, tentunya dengan segala penilaian. Diatas segala­nya, keamanan dan kemanusiaan itu diatas segalanya,” katanya.

Lebih lanjut Kapolda mengata­kan, tugas utama kepolisian bukan hanya menangani persoalan hu­kum, tetapi juga memastikan mas­yarakat dapat menjalankan akti­vitas sehari-hari dengan aman dan tanpa rasa takut.

Oleh pemeliharaan stabilitas keamanan akan menjadi perhatian utama kepemimpinannya, teruta­ma untuk menciptakan situasi yang memungkinkan masyarakat ber­aktivitas, bekerja dan menjalani kehidupan secara normal.

Berbasis Analisis

Kapolda Maluku meminta jaja­rannya menangani konflik sosial di Maluku harus secara cepat, terukur dan berbasis analisis agar tidak berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih luas.

Menurut Suwondo, penanganan konflik harus diawali dengan pe­mahaman terhadap akar per­soalan, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat serta potensi dampak dari setiap lang­kah yang diambil.

“Setiap langkah penanganan harus mempertimbangkan potensi dampak agar persoalan tidak berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih luas,” ujar Kapolda dalam rilis melalui Hu­mas Polda Maluku yang diterima Jumat (16/10).

Hal tersebut juga menjadi salah satu perhatian Kapolda dalam arahannya kepada jajaran Polda Maluku saat pelaksanaan Laporan Kesatuan yang berlangsung di Ma­polda Maluku, terkait penanganan konflik sosial di wilayah Maluku.

Ia juga meminta para komandan di lapangan memahami karakte­ristik wilayah masing-masing, me­mantau perkembangan situasi, serta me­mastikan setiap personel bertindak secara profesional dan terukur.

Menurutnya, kemampuan meng­analisis persoalan sangat penting agar langkah kepolisian tidak hanya berfokus pada penanganan konflik yang sudah terjadi, tetapi juga mampu mencegah potensi eskalasi.

Ia menilai, penanganan konflik di Maluku membutuhkan pendeka­tan yang mempertimbangkan keragaman sosial, adat istiadat serta karakteristik geografis wila­yah kepulauan.

Karena itu, komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pemaha­man terhadap kearifan lokal perlu menjadi bagian dari strategi men­jaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia berharap seluruh jajaran ke­polisian mampu mengedepankan pendekatan yang profesional dan humanis dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat.

Melalui langkah tersebut, pe­nanganan konflik diharapkan dapat berjalan lebih efektif, mencegah meluasnya gangguan keamanan, serta menjaga situasi Maluku tetap aman dan kondusif. 

Layani Masyarakat

Kapolda juga meminta seluruh personel Polda Maluku menguta­makan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas dan tidak menggunakan kewenangan untuk mencari pelayanan bagi diri sendiri.

Ia menekankan pentingnya pe­nerapan filosofi Roso, Nalar, Rogo sebagai landasan membangun pelayanan kepolisian yang huma­nis, profesional, responsif dan bebas dari arogansi.

“Kekuasaan dan kewenangan yang diberikan oleh negara kepada aparat kepolisian pada dasarnya bertujuan untuk melindungi, meng­ayomi dan melayani masyarakat, bu­kan untuk dilayani,” ungkap Ka­polda dalam rilisnya melalui Hu­mas Polda Maluku, Jumat (16/10).

Menurut dia, kepercayaan mas­yarakat terhadap Polri harus di­bangun melalui perilaku dan tin­dakan nyata setiap anggota, bukan sekadar pemahaman terhadap aturan dan prosedur.

Karena itu, personel kepolisian dituntut memiliki kepekaan sosial, kemampuan menganalisis perso­alan serta keberanian mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab.

Filosofi Roso, Nalar, Rogo harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari. Roso berarti kepekaan perasaan dan empati terhadap kondisi masyara­kat. Dengan itu, anggota polisi diharapkan mampu memahami persoalan warga, mendengarkan keluhan dan mempertimbangkan situasi yang dihadapi masyarakat sebelum mengambil tindakan.

Sementara itu, Nalar mene­kankan pentingnya penggunaan akal sehat, ilmu pengetahuan, ana­lisis yang matang, dan keten­tuan hukum dalam menyelesaikan persoalan.

Adapun Rogo merupakan per­wu­judan tindakan nyata. Empati dan kemampuan menganalisis masalah harus diikuti langkah konkret untuk membantu mas­yarakat serta memberikan solusi sesuai kewenangan.

Ia mengingatkan personel agar meninggalkan pola pendekatan yang mengedepankan arogansi kekuasaan. Menurutnya, pene­gakan hukum harus tetap dila­kukan secara tegas, adil, profe­sional, dan sesuai ketentuan.

Kapolda juga meminta para pe­jabat utama dan pimpinan satuan, mulai dari kapolsek, kasubbag, kanit hingga kasat, memastikan seluruh anggota tetap berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Selain pelayanan publik, pim­pinan diminta memperhatikan kondisi anggota serta memperkuat sinergi antarsatuan.

Ia mengingatkan agar aktivitas internal organisasi tidak menyita perhatian secara berlebihan hi­ngga mengabaikan kebutuhan masyarakat.(S-25)