AMBON, Siwalima.id - Kapolda Maluku, Irjen Dadang Har­tanto, minta masyarakat tidak mu­dah terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial sebagai bagian dari upaya mencegah konflik sosial di Maluku.

Menurut kapolda, perkembangan teknologi informasi membuat poten­si konflik tidak hanya muncul di ruang fisik, tetapi juga dapat berkem­bang dengan cepat di ruang digital. 

Informasi yang belum terverifikasi, hoaks, ujaran kebencian, dan isu suku, agama, ras, dan antar golo­ngan (SARA) dapat memperbesar kesalahpahaman serta meningkat­kan eskalasi konflik.

"Kita perlu membangun narasi yang menyejukkan. Nilai pela gan­dong, toleransi, persaudaraan serta kearifan lokal harus menjadi kekuatan untuk menjaga Maluku,” tegas Hu­mas Polda Maluku me­ngutip ucapan kapolda, Kamis (24/9). 

Menurut kapolda, persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, harus diselesaikan melalui dialog dan mekanisme hukum, bukan dengan aksi balasan atau kekerasan.

Masyarakat juga diminta untuk tidak melindungi ataupun menyem­bu­nyikan pihak yang diduga mela­kukan tindak pidana. Penegakan hu­kum yang efektif, tidak hanya mem­butuhkan kepatuhan terhadap ke­ten­tuan hukum, tetapi juga duku­ngan masyarakat.

Sebelumnya, hal tersebut juga telah dibahas dalam forum lintas sektor untuk mencegah konflik sejak dini yang berlangsung di Mapolda Maluku, Tantui, Senin (21/9) . Ia juga menginisasi kegiatan tersebut untuk memperkuat pencegahan konflik sosial sejak dini di Maluku.

Forum yang berlangsung di ruang rapat lantai II Mapolda Maluku itu mempertemukan pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, perguruan tinggi, orga­ni­sasi kepemudaan, serta elemen masyarakat.

Forum tersebut membahas sistem deteksi dini, penguatan komunikasi, serta langkah pencegahan agar po­tensi konflik tidak berkembang men­jadi gangguan keamanan yang lebih luas. Pencegahan konflik tidak dapat hanya mengandalkan respons apa­rat setelah peristiwa terjadi.

“Kita harus melihat keamanan bu­kan semata-mata sebagai tugas TNI dan Polri. Pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, pe­mu­da, media dan seluruh elemen mas­yarakat memiliki peran yang sangat penting,” tandas kapolda.

Karena itu menurut kapolda, pen­cegahan harus dilakukan sejak dini se­be­lum persoalan berkembang men­jadi kekerasan. Ditahun 2024 ter­catat 185 kejadian konflik sosial. Ang­ka tersebut turun menjadi 90 ke­jadian pada 2025 dan menjadi 10 keja­dian pada 2026 hingga September 2026.

“Ini menunjukkan ada perkem­ba­ngan positif, tetapi kita tidak boleh berhenti. Target kita bukan sekadar menurunkan angka, tetapi bagai­mana konflik dapat dicegah sejak gejala awal sehingga tidak menim­bul­kan korban, kerugian maupun dam­­pak sosial yang lebih luas," katanya.

Kapolda juga menyebut, egoisme kelompok atau komunitas dan ren­dahnya kesadaran hukum sebagai sejumlah faktor yang dapat memicu konflik.

Selain itu, terdapat sejumlah per­soalan yang perlu diantisipasi, an­tara lain sengketa lahan dan batas wila­yah antar negeri, konsumsi minu­man keras, kepentingan politik, per­saingan sumber daya, serta penye­baran informasi yang belum ter­verifikasi melalui media sosial.

"Konflik sering kali tidak muncul secara tiba-tiba. Ada tanda-tanda awal, ada pemicu, ada informasi yang berkembang di media sosial, dan ada pihak-pihak yang kemudian memperbesar situasi,” tegas kapolda.

Karena itu, menurut kapolda, apa­rat dan seluruh elemen masyarakat harus hadir sejak munculnya per­soalan melalui komunikasi, dialog, mediasi, pendekatan kultural, dan penegakan hukum.(S-25)