MASOHI, Siwalima.id - Kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2023 kembali menjadi sorotan. 

Meski penyidik Kejaksaan Negeri Malteng disebut telah memeriksa se­banyak 450 saksi, namun per­kembangan perkara yang menelan anggaran Rp9,7 miliar itu belum menunjukkan kejelasan mengenai penetapan tersangka.

Publik pun mulai mempertanya­kan kelanjutan penanganan perkara yang telah bergulir lebih dari satu tahun tersebut. Terlebih pemerik­saan terhadap sejumlah saksi, penyitaan ratusan dokumen.

Berdasarkan informasi yang di­sampaikan pihak kejaksaan sebe­lumnya, pemeriksaan ratusan saksi telah dilakukan. Penyidik juga telah mengumpulkan doku­men dari sejumlah instansi terkait, termasuk melalui penggeledahan di Kantor Bapelitbangda dan Dinas Koperasi dan UMKM Malteng.

Dalam rangkaian penyidikan tersebut, penyidik turut menyita telepon genggam milik seorang pegawai Bapelitbangda. Namun, isi maupun relevansi barang bukti elektronik itu terhadap perkara belum dapat dipastikan tanpa penjelasan resmi dari penyidik.

Sejumlah pihak yang disebut telah diperiksa antara lain, mantan Penjabat Bupati Malteng, Rakib Sahubawa, mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Wa Hayumi, serta sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Malteng.

Pemeriksaan terhadap pihak-pihak tersebut tidak dengan sen­dirinya menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana. Penetapan status hukum masing-masing pihak tetap menjadi kewenangan penyidik berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh.

Sebelumnya, Kepala Seksi Inte­lijen Kejari Malteng, Yudha Warta Prambada Arianto, menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap para saksi telah dilakukan, termasuk terhadap saksi yang sebelumnya belum memenuhi panggilan penyidik.

“Dari 30 saksi yang merupakan sisa hasil pemanggilan 70 saksi pada bulan lalu, sudah kami perik­sa dengan cara door to door atau dari rumah ke rumah. Semuanya sudah selesai,” kata Yudha kepada media Lexnusa.com beberapa waktu lalu.

Yudha juga menyebutkan, hasil pemeriksaan saksi telah disam­pai­kan kepada auditor Kejaksaan Tinggi Maluku untuk proses lebih lanjut.

“Hasil pemeriksaan itu telah kami laporkan ke bagian auditor Kejaksaan Tinggi Maluku. Selebih­nya kita tunggu hasilnya,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menem­patkan hasil audit sebagai salah satu tahapan penting yang masih dinantikan dalam penanganan perkara. Meski demikian, publik belum memperoleh penjelasan terbaru mengenai sejauh mana proses audit berjalan, kendala yang dihadapi, maupun perkiraan waktu penyelesaiannya.

Kejelasan mengenai tahapan tersebut menjadi penting agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian terhadap per­kara yang menyangkut peng­gunaan anggaran negara dalam jumlah besar.

Salah satu aktivis pemerhati ko­rupsi di Malteng, Ahmad mendesak Kejari Malteng memberikan pen­jelasan terbuka mengenai perkem­bangan penanganan dugaan korupsi dana Bansos 2023.

Menurutnya, kegiatan pemba­gian masker dan vitamin C serta kampanye antikorupsi merupakan langkah positif. Namun, komitmen pemberantasan korupsi juga perlu ditunjukkan melalui penanganan perkara secara profesional, trans­paran, dan akuntabel.

“Publik di Maluku dan Malteng membutuhkan informasi menge­nai posisi perkara dugaan korupsi dana bansos 2023, tahapan yang masih harus diselesaikan, serta langkah hukum yang akan di­tempuh setelah hasil audit diterima dan dianalisis,” ungkap Ahmad kepada media ini di Masohi, Selasa (27/10).

Ia menilai, kejelasan informasi diperlukan untuk menjaga keper­cayaan masyarakat terhadap ins­titusi kejaksaan, terutama ketika perkara tersebut telah melalui pemeriksaan terhadap ratusan saksi.

Ahmad juga berharap Kajari Malteng, Didik Haryanto, dapat memberikan penjelasan menge­nai perkembangan audit, ham­batan yang dihadapi, serta tahapan hukum selanjutnya.

“Apabila hasil audit masih diperlukan, Kejari Maluku Tengah di­harapkan dapat memberikan pen­jelasan mengenai tahapan yang sedang berjalan dan perkem­bangan yang dapat disampaikan kepada publik tanpa mengganggu proses hukum,” ujarnya.

Menurut Ahmad, keterbukaan informasi yang proporsional dapat mencegah berkembangnya speku­lasi di tengah masyarakat. Apalagi, informasi mengenai proses audit telah beberapa kali disampaikan pihak kejaksaan melalui media massa.

Penanganan dugaan korupsi dana bansos 2023 menjadi ujian bagi Kejari Malteng dalam mem­berikan kepastian informasi kepa­da masyarakat. Pemeriksaan ter­hadap ratusan saksi dan pengum­pulan dokumen merupakan ba­gian dari proses penegakan hukum, tetapi publik juga menantikan kejelasan mengenai tindak lanjutnya.

Jika audit masih berlangsung, penjelasan mengenai tahapan dan kendala yang dihadapi akan mem­bantu masyarakat memahami posisi perkara. Sebaliknya, minim­nya informasi berpotensi memun­culkan beragam spekulasi yang tidak menguntungkan proses penegakan hukum.

Karena itu, Kejari Malteng diha­rapkan tetap konsisten menun­taskan penanganan perkara se­suai prosedur dan ketentuan hu­kum yang berlaku. Apabila alat bukti telah mencukupi, penyidik dapat mengambil langkah hukum sesuai kewenangannya. Namun, apabila masih terdapat kekurangan, hal tersebut perlu ditangani secara profesional. (S-17)