AMBON, Siwalima.id - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Ambon, menjatuhkan vonis bebas terhadap Kuncoro Handaya atas dugaan penyerobotan lahan.
Vonis bebas tersebut diputuskan dalam sidang yang dipimpin hakim ketua Orpga Martina didampingi dua hakim anggota masing-masing Yosefina Nelci Sinanu dan Nova Salmon, serta disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Febby Sahetapy dan Meggie Parera. Sementara terdakwa didam-pingi kuasa hukum Ria Elkel dari kantor advokad Adolof Saleky.
Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan, terdakwa Kuncoro Handaya tidak terbukti melakukan tindakan melawan hukum memaksa masuk dalam rumah atau pekarangan tertutup milik orang lain sebagaimana dakwaan JPU dalam pasal 257 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 2023 KUHP.
"Mengadili, menyatakan terdakwa tidak terbukti memaksa masuk kedalam pekaranangan rumah milik orang lain, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, " ucap hakim ketua.
Padahal sebelumnya, oleh JPU terdakwa dituntut hukuman penjara selama 1 bulan.
Atas putusan itu, majelis hakim kemudian menyatakan perkara tersebut telah dinyatakan inkrah sehingga kasus tersebut telah dinyatakan selesai.
Sekedar diketahui, Kuncoro Handaya dibawa ke Pengadilan Negeri Ambon oleh terlapor Yongki Handaya atas dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah dan Memasuki Pekarangan Tertutup Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya.
Awalnya, terlapor dalam hal ini Kuncoro Handaya menarik 3 buah sertifikat tanah milik pelapor (Yongki Handaya) dari 4 buah sertifikat yang dijaminkan pada Bank BCA Cabang Ambon, serta membalikan nama pada sertifikat tersebut menjadi milik terlapor.
Kemudian pelapor mengecek sertifikat ke pihak Bank dan mendapatkan informasi bahwa benar terlapor telah mengambil 3 buah sertifikat dan telah membalikan nama menjadi milik terlapor.
Setelah itu beberapa proses berjalan dan akhirnya melalui Surat Putusan Mahkamah Agung membatalkan proses balik nama yang dilakukan oleh terlapor. Akan tetapi, terlapor bersikeras dan tetap menempati bangunan pada sertifikat tersebut walaupun telah beberapa kali dilakukan somasi oleh pelapor.
Akibat dari kejadian tersebut pelapor merasa dirugikan, kemudian melalui Kuasa Hukum pelapor datang dan melaporkannya ke piket SPKT Polda Maluku guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.(S-29)
