SIWALIMA.id > Berita
Headline , Hukum | Jumat, 2 Oktober 2026 pukul 14:58 WIT
Lagi, Jaksa Periksa 4 Saksi di Kasus PT Bipolo Gidin

AMBON, Siwalima.id - Penyidik Kejaksaan Ti­nggi Maluku, kembali memeriksa empat sa­k­si dalam kasus du­gaan korupsi anggaran pe­ngelolaan keua­ngan daerah di PT Bi­polo Gi­din, Kabupaten Buru Selatan.

Pemeriksaan empat saksi ini untuk meng­ungkapkan tersangka yang memiliki pera­nan penting dalam penanganan kasus ter­sebut.

Setelah memeriksa pemilik toko, kini pe­nyidik kembali melan­jutkan pemeriksaan terhadap mantan pe­jabat maupun staf PT Bipolo Gidin. 

Mereka diantaranya, mantan Direktur Operasional PT. Bipolo Gidin Tahun 2013-2021 berinisial AL, Staff PT.Bipolo Gidin berinisial RSW. Sementara dua saksi lain yakni Admin Toko berinisial KCF dan Bendahara Penerima/Petugas Pemungut PNBP KSOP Kelas I Ambon berinisial SC.

“Terkait kelanjutan penyidikan kasus dugaan korupsi PT Bipolo Gidin, penyidik memeriksa 4 saksi. Mereka yang diperiksa itu ada yang dari internal PT Bipolo dan juga ada dari eksternal perusahaan,” kata Plt Kasi Penkum Kejati Maluku, Ajid Latuconsina kepada Siwalima, Kamis (1/10).

Dia mengakui, pemeriksaan terhadap empat saksi dilakukan secara terpisah. Mereka diperiksa sejak pukul 10.00 WIT hingga pukul 15.00 WIT.

Dikatakan pemeriksaan saksi-saksi masih terus berlanjut untuk memperkuat bukti dugaan tindak pidana korupsi, serta untuk me­ngungkap aktor atau tersangka dalam kasus tersebut. 

“Yang pasti pemeriksaan masih berlanjut sampai penyidik benar-benar yakin, maka tinggal menu­nggu hasil audit yang kemudian ditindaklanjuti dengan tahapan ekspos dan penetapan tersangka,” pungkasnya. 

PT Bipolo Gidin sendiri meng­operasikan kapal penyeberangan untuk sejumlah rute di Maluku.

Untuk diketahui, KMP Tanjung Kabat melayani rute Ambon–Ambalau–Wamsisi–Namrole–Leksula dan Kepala Madan. Sedangkan KMP Lorry Amar melayani rute Tual–Teor–Kesui–Gorom–Geser–Air Nanang dan Ambalau pulang-pergi.

Meski dugaan penyimpangan telah ditemukan dalam tahap penyelidikan, Kejati Maluku masih menunggu kelengkapan alat bukti serta proses penghitungan keru­gian negara sebelum menentukan pihak yang paling bertanggung jawab.(S-29)

BERITA TERKAIT