AMBON, Siwalima.id - Walikota Ambon, Bodewin Wattimena melantik sebanyak 224 pejabat administrator dan pengawas di lingkup Pemerintah Kota Ambon yang berpusat di di Pattimura Park, Kota Ambon, Jumat, (11/9)

Dalam sambutannya walikota meminta agar para pejabat yang dilantikan ini harus aktif melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui persoalan masyarakat secara langsung dan mengambil langkah penyelesaian lebih cepat.

Selain itu, dapat memegang teguh integritas, kejujuran dan komitmen dalam menjalankan tugas.

“Karena saudara sudah menjadi pejabat, tugasnya adalah menggeluti persoalan yang terjadi, cari solusi, bikin Ambon semakin baik,” pintanya.

Walikota meminta para pejabat untuk turun langsung ke tengah masyarakat dan menyelesaikan persoalan yang muncul di wilayah kerja masing-masing.

“Kalau mau ada dalam zona nyaman, mau bekerja cuma di hal-hal yang biasa-biasa saja, tidak perlu jadi pejabat,” kata 

Pelantikan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya mem­perkuat birokrasi Pemerintah Kota Ambon sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sebanyak 224 pejabat dilantik ini terdiri atas 86 pejabat administrator dan 133 pejabat pengawas. Selain itu, terdapat lima pejabat dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Ke­pendudukan dan Pencatatan Sipil.

Pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah/janji jaba­tan, penandatanganan pakta inte­gritas, serta penyematan tanda pa­ngkat dan jabatan. Pengangkatan pejabat tersebut berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 661 dan 662 Tahun 2026.

Walikota mengatakan, penataan birokrasi merupakan salah satu dari 17 program prioritas pemerin­tahannya. Penataan itu diarahkan untuk membangun birokrasi yang andal, profesional serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut dia, pengisian jabatan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kapasitas ASN, kebutuhan organisasi serta usulan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dikatakan, kepala OPD meru­pakan pihak yang mengetahui kapasitas dan kinerja bawahannya karena bekerja bersama setiap hari. Karena itu, usulan peng­angkatan pejabat harus dilakukan secara objektif agar ASN yang ditempatkan mampu menjalankan tanggung jawabnya.

“Tujuan ini hanya bisa tercapai kalau kita selektif mungkin menem­patkan pejabat pada tempatnya yang tepat,” ujarnya.

Ia memastikan proses pengang­katan pejabat telah dilakukan sesuai ketentuan kepegawaian, termasuk melalui rekomendasi dan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang.

Namun, lanjutnya, proses peng­angkatan bukan akhir dari pena­taan birokrasi. Tantangan sebe­narnya berada pada kinerja para pejabat se­telah menerima amanah tersebut.

ASN tidak cukup hanya mampu berbicara. Setiap pejabat harus mampu menerjemahkan tugas dan kewenangannya menjadi kerja nyata yang dirasakan masyarakat.

Selain menyoroti integritas pejabat, walikota memberikan perhatian pada pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Pemerintah Kota Ambon, kata dia, sedang berupaya memperkuat personel di tingkat terbawah agar pelayanan kepada masyarakat tidak terkendala keterbatasan aparatur.

Ia menargetkan dukungan per­so­nel di kelurahan dapat mencapai tu­juh hingga 10 pegawai. Karena kelu­rahan merupakan ujung tombak pe­la­yanan pemerintah yang berha­da­pan langsung de­ngan masyarakat.

“Ujung tombak pelayanan kita ada pada kelurahan. Karena itu, semua pegawai harus diisi di sana supaya memastikan pelayanan publik pada tingkat terbawah bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Walikota juga meminta camat dan lurah tidak menunggu perso­alan warga sampai ke tingkat walikota.

Persoalan lingkungan, sampah, pem­bangunan rumah, hingga ma­sa­lah pelayanan publik harus dapat diketahui dan diselesaikan sedini mungkin di tingkat kelura­han. “Ja­ngan sampai soal-soal ke­cil di ting­kat kelurahan baru sampai ke wali kota. Untuk apa ada camat dan lurah kalau semua persoalan harus sam­pai ke wali kota,” kata dia.(S-30)