PEMERINTAH Kabupaten Kepulauan Tanimbar memfasilitasi forum dialog bersama DPRD Maluku, DPRD Tanimbar, dan elemen masyarakat sipil sebagai tindak lanjut aspirasi Forum Gerakan Save Hutan Yamdena terkait aktivitas pengelolaan Hutan Produksi oleh PT KJB.
Forum tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat sipil untuk membahas aspirasi yang sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah daerah dan pimpinan DPRD.
Agenda ini juga berkaitan dengan peninjauan lokasi yang menjadi perhatian masyarakat di Pulau Yamdena.
Kepala Bagian Pemerintahan Pemda KKT, Niko Reresy, dalam penjelasannya menyebutkan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari suara demokrasi masyarakat sipil yang perlu mendapat ruang pembahasan secara terbuka dan bertanggung jawab.
“Kita semua masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini melaksanakan satu agenda pemerintahan yang merupakan tindak lanjut dari suara demokrasi yang diucapkan oleh masyarakat sipil,” ujar Reresy saat membuka forum Maluku yang berlangsung di Base Camp PT KJB Di Desa Wermatang, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jumat (9/10).
Ia menjelaskan, aspirasi masyarakat sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati Kepulauan Tanimbar dan pimpinan serta anggota DPRD KKT. Selanjutnya, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar juga telah menyampaikan aspirasi tersebut secara resmi kepada Gubernur Maluku dan pimpinan DPRD Provinsi Maluku.
Menurut Reresy, forum tersebut melibatkan sejumlah unsur, mulai dari DPRD Provinsi Maluku, DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Forum Gerakan Save Hutan Yamdena, kalangan jurnalis, hingga unsur masyarakat yang hadir.
Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat memastikan proses dialog dan tindak lanjut peninjauan lokasi berjalan secara terbuka, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. “Kami ingin memastikan bahwa setiap ide yang kita sampaikan ini merupakan ide yang mengandung nilai-nilai kepublikan,” tegasnya.(S-26)
