AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Kota Ambon menaikkan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp64,29 miliar dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026. Pendapatan daerah yang semula sekitar Rp1,126 triliun menjadi Rp1,190 triliun.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon, Jopie Silanno mengatakan, kenaikan tersebut terutama berasal dari transfer Pemerintah Pusat serta peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
“Pendapatan transfer bertambah sekitar Rp50,19 miliar,” kata Jopie kepada Siwalima di Balai Kota Ambon, Selasa, (29/9)
Menurut dia, tambahan pendapatan transfer itu terdiri atas kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp13,16 miliar dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp37,03 miliar.
Adapun pendapatan dari pajak dan retribusi daerah diproyeksikan meningkat sekitar Rp6,1 miliar. Penyesuaian tersebut antara lain berasal dari penerimaan pajak daerah, retribusi sampah perusahaan serta pemutakhiran data objek pajak.
Disisi belanja, anggaran dalam P-APBD 2026 bertambah Rp24,69 miliar sehingga total belanja menjadi sekitar Rp1,332 triliun.
Dijelaskan, tambahan anggaran belanja salah satunya digunakan untuk mengakomodasi kewajiban Pemkot Ambon kepada pihak ketiga yang belum tercantum dalam APBD murni.
Menurutnya, pembayaran utang daerah yang terbawa dari tahun sebelumnya telah mencapai sekitar 90 persen. Pemkot Ambon menargetkan seluruh kewajiban tersebut dapat diselesaikan.
Dengan kenaikan belanja yang lebih besar dibanding pendapatan, struktur P-APBD 2026 mencatat defisit sekitar Rp141,87 miliar.
Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan. Salah satunya berasal dari penyesuaian sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebesar Rp5 miliar.
Pemkot Ambon juga memasukkan rencana pinjaman daerah dari Bank Maluku sebesar Rp166,57 miliar. Nilai pinjaman tersebut lebih rendah dibandingkan rencana awal sebesar Rp200 miliar.
Setelah memperhitungkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp29,85 miliar, struktur P-APBD 2026 kembali dalam posisi berimbang.
Jopie mengatakan perubahan APBD tersebut tidak hanya mencakup penyesuaian pendapatan dan belanja, tetapi juga pembiayaan serta penyelesaian kewajiban pemerintah daerah. Pemerintah Kota Ambon selanjutnya akan menjalankan perubahan anggaran tersebut sesuai dengan program dan kebutuhan daerah yang telah ditetapkan. (S-30)