AMBON, Siwalima.id - Polisi mulai melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk menggali bukti-bukti mengindentifikasi pelaku bentrok Lisabata dan Patahuwe, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, Jumat (11/9).

Demikian diungkapkan Kapolda Maluku, Irjen Dadang Hartanto kepada wartawan di Mapolda Tantui, Ambon, Senin (14/9).

Kapolda memastikan, proses hu­kum terkait kerusakan dan pemba­karan bangunan dalam bentrok antar pemuda dua desa bertetangga ini tetap berjalan.

Menurutnya, polisi telah melaku­kan Olah Tempat kejadian Perkara (TKP) dan mengumpulkan sejumlah bukti untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat.

“Sementara diproses. Kemarin setelah kita turun situasinya kon­dusif. Untuk pidananya, kemarin sudah dilakukan olah TKP. Kita juga mengumpulkan bukti-bukti untuk mengidentifikasi pelaku-pelaku,” ujar Kapolda. 

Kapolda menjelaskan, proses penyelidikan akan terus dilakukan seiring dengan rencana rekonstruksi bangunan yang mengalami keru­sakan dan memerintahkan jajaran­nya untuk mengkoordinasikan pe­nanganan perkara tersebut.

“Prosesnya sedang berjalan. Kita sudah olah TKP, kita juga sudah mengumpulkan bukti-bukti berupa video untuk mengidentifikasi pela­ku,” tegasnya lagi.

Meski proses hukum tetap ber­jalan, Dadang menekankan penting­nya rekonsiliasi dan perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat.

Ia meminta masyarakat tidak me­ngabaikan proses penyelesaian kon­flik secara damai demi menjaga hubungan antar desa bertetangga ini. “Saya minta rekonsiliasi, perda­maian ini yang paling utama. Meski ini tidak boleh meninggalkan ma­sa­lah pelanggarannya. Masalahnya nan­ti kepastiannya seperti apa, pro­sesnya tetap harus jalan,” kata dia.

Kapolda mengapresiasi masyara­kat dari kedua pihak yang dinilainya tidak menginginkan terjadinya kon­flik. “Saya mengucapkan terima kasih kepada warga karena begitu kita turun, mereka dua-duanya tidak menginginkan ini yang terjadi. Itu yang saya apresiasi kepada kedua belah pihak,” tuturnya.

Kapolda mengimbau masyarakat di SBB, terutama kedua desa terkait tidak membawa persoalan lain ke dalam konflik yang terjadi.

Menurut dia, persoalan yang me­micu ketegangan harus diselesaikan melalui komunikasi dan tidak direspons dengan emosi, menjaga perdamaian dan kehidupan berdam­pingan antar masyarakat menjadi hal yang harus diutamakan.

Selain aspek keamanan dan pe­negakan hukum, dia menyebut, pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kerugian yang timbul akibat peristiwa tersebut.

Bahkan pihaknya telah berkoor­dinasi dengan pemerintah daerah, termasuk Gubernur Maluku, terkait penanganan persoalan tersebut. 

Dari sisi keamanan, Kapolda memastikan kepolisian akan menja­min keselamatan masyarakat di kedua pihak.

“Kita tentu menjamin kesela­matan. Kemudian kita berharap ini tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Ia pun mengajak masyarakat Ma­luku menjaga situasi tetap aman de­ngan mengedepankan komunikasi apabila terjadi persoalan di lapa­ngan.

Usut Tuntas 

Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dalang insiden Lisabata-Patahuwe di Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasalnya, perbuatan oknum-ok­num yang tidak bertanggung jawab tersebut telah mendatangkan keru­gian harta benda berupa 29 unit rumah terbakar dan 455 jiwa dari 119 kepala keluarga harus mengungsi ke Taniwel.

Dikatakan, kedatangan dirinya ke lokasi insiden menjadi bukti bahwa pemerintah Provinsi Maluku peduli dan tidak pernah membiarkan mas­yarakat sendirian.

“Sebagai gubernur saya tentu menyayangkan kejadian ini terjadi ditengah negara hukum,” kesal Gubernur saat bertemu warga Pata­huwe, Senin (14/9).

Menurutnya, sikap Pemerintah Provinsi Maluku jelas bahwa tidak mungkin mengembalikan ke kondisi semula, tetapi proses hukum yang tegas harus dilakukan tanpa pan­dang bulu.

Dalam negara hukum Indonesia, lanjut gubernur tidak boleh ada satu orang pun melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan masyarakat tidak tersentuh hukum.

“Kami tegaskan sikap kami bahwa proses hukum harus berjalan sampai tuntas,” tegas Gubernur.

Gubernur mengakui mungkin sebagian masyarakat tidak percaya dengan proses hukum yang dilaku­kan oleh negara atau pemerintah melalui alatnya, dan itu merupakan hal yang wajar. Karena itu, aparat kepolisian harus serius mengusut persoalan ini hingga tuntas.

Gubernur pun meminta semua pihak termasuk masyarakat di Pata­huwe dan Lisabata untuk masing-masing dapat menahan diri, dan tidak muda terprovokasi setiap infor­masi yang bertujuan memperuncing suasana.

“Saya minta untuk percayakan saja kepada aparat penegak hukum untuk mengusut persoalan ini. Dan untuk masyarakat dua desa ini saya minta untuk menahan diri dan tidak terprovokasi,” jelasnya.

Terkait dengan usulan pengak­tifan kembali pos pengamanan di Desa Patahuwe untuk mencegah kejadian semacam ini kembali terjadi, Gubernur memastikan dirinya telah memikirkan hal tersebut dan harus dibicarakan dengan Kapolda mau­pun Pangdam.

Politisi Gerindra Maluku ini menegaskan, apapun upaya yang dilakukan namun tetap saja peme­rintah tidak dapat bekerja sendiri karena itu dibutuhkan dukungan masyarakat dua desa untuk kembali hidup berdampingan.

“Saya minta jangan ada yang terhasut kalau ada yang posting-postingan di media sosial sebab pasti ada pihak-pihak yang tidak menghendaki kita hidup rukun,” pungkasnya. 

Percepat Penanganan Rumah

Gubernur juga memastikan akan mempercepat penanganan puluhan rumah milik warga Patahuwe Keca­matan Taniwel yang dibakar bebe­rapa hari lalu.

Komitmen penanganan ini diung­kapkan Gubernur saat melihat langsung kondisi 29 rumah di Desa Patahuwe yang saat ini sementara terpasang garis polisi, Senin (14/9)

Gubernur mengaku, sangat pri­hatin dan sedih melihat kondisi pu­luhan rumah milik warga Patahuwe yang harus menjadi korban ditengah upaya pemerintah daerah yang terus menjaga kerukunan di Maluku.

Dijelaskan tidak ada satu pun pemerintah termasuk di Provinsi Maluku yang menghendaki kondisi ini terjadi dan merugikan rakyatnya kecuali pemerintah yang gila dan tidak amanah.

“Jujur sebagai gubernur saya sedih juga tapi kami tidak punya kemam­puan untuk memutar balik fakta dan situasi untuk kembali ke semula, ka­rena kami manusia terbatas. Kami hadir saat ini menjadi bentuk kehadiran pemerintah,” ucap Gubernur.

Menurutnya sebagai betuk tanggung jawab kepada warga yang menjadi korban maka pemerintah daerah akan memastikan semua kebutuhan korban yang saat ini menempati tenda pengungsi di Desa Taniwel terpenuhi.

Hal ini bertujuan agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban sehingga korban tidak merasa sendirian menghadapi musibah.

“Kami ingin memastikan kebu­tuhan warga kita yang saat ini me­nempati tempat pengungsian terpe­nuhi termasuk makanan, minum, obat-obatan hingga akses pendidi­kan bagi anak-anak,” bebernya.

Terkait dengan puluhan rumah yang dibakar, Gubernur memastikan Pemprov dan Pemkab Seram Bagian Barat telah sepakat untuk berkola­borasi sehingga dalam waktu dekat, rumah-rumah yang rusak maupun ludes terbakar segera dibangun.

Bahkan untuk mempercepat pena­nganan rumah korban, Gubernur memastikan telah memerintahkan Bupati SBB Asri Arman untuk ber­koordinasi dengan aparat kepolisian dan TNI agar proses pembangunan dipercepat, dimana berdasarkan data yang terdapat 28 rumah dan satu rumah pastori yang harus ditangani.

“Saya tidak ingin saudara-saudara kita ini tinggal lama di tenda pe­ngungsian, lebih cepat lebih bagus maka pemerintah segera membangun rumah terbakar sehingga warga Patahuwe dapat kembali tinggal dengan nyaman,” tegas Gubernur.

Gubernur menegaskan bagi peme­rintah upaya penanganan secara fisik dapat dipercepat namun yang menjadi masalah adalah bagaimana memulihkan trauma para korban khususnya anak-anak.

“Pembangunan fisik itu mudah kalau ada uang selesai cepat yang menjadi masalah adalah bagaimana memastikan warga Patahuwe ini dapat hidup dalam kedamaian dan ketenangan,” terangnya.

Gubernur berharap masyarakat Lisabata dan Patahuwe dapat kembali hidup berdampingan dalam semangat pela gandong sehingga kehidupan masyarakat dapat kem­bali rukun.(S-25/S-20)