AMBON, Siwalima.id - Satpol PP Kota Ambon tak bernyali membongkar pangkalan ojek di atas trotoar tepatnya di depan Pelabuhan Slamet Riyadi.
Padahal semua lapak milik pedagang kaki lima di jalan Pantai Mardika termasuk penjual durian semuanya dilibas, namun hanya satu yang dikecualikan.
Satpol PP beralasan, pangkalan ojek berdiri diatas trotoar menjadi kewenangan Balai Pelaksana Jalan Nasional.
Lebih aneh, lapak miliki PKL yang berada di lokasi yang sama, tetap dibongkar karena menjadi kewenangan Pemerintah Kota Ambon.
Pantauan Siwalima, Senin (19/10), bangunan pangkalan ojek itu terlihat hampir rampung.
Pembangunan diatas trotoar tersebut memunculkan perhatian terhadap penggunaan fasilitas publik yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Satpol PP Kota Ambon, Silver Leatemia yang dikonfirmasi mengaku, pihaknya telah mengambil langkah dengan menghentikan sementara pembangunan tersebut.
Leatemia menjelaskan, tindakan itu dilakukan dalam rangka penegakan perda tentang ketentraman dan ketertiban umum.
“Satpol PP dari sisi penegakan Perda Trantibum sudah mengambil tindakan dengan menghentikan pembangunan tempat ojek itu,” jelasnya Kepada Siwalima di Balai Kota, kemarin.
Dirinya membenarkan, pangkalan ojek tersebut sementara dalam proses pengurusan izin, namun sudah dibangun.
Lebih lanjut ia menyebut kewenangan perizinan terkait penggunaan jalan, bagian jalan dan daerah di kawasan Pelabuhan Slamet Riyadi bukan berada pada Pemkot Ambon.
Pasalnya, ruas jalan di lokasi itu berstatus jalan nasional sehingga pengelolaannya berada di bawah kewenangan Balai Jalan.
“Kami akan berkomunikasi dengan Balai Jalan untuk memastikan apakah benar ada izin untuk pembangunan tersebut,” janjinya.
Dirinya menegaskan, Satpol PP akan mengedepankan pendekatan persuasif dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang membangun untuk menyelesaikan persoalan perizinan.
Apabila dalam batas waktu yang ditentukan tidak dapat menunjukkan izin yang sah, pihak yang membangun akan diminta membongkar bangunan tersebut secara mandiri.
Namun, jika imbauan itu tidak diindahkan, Satpol PP akan mengambil langkah penertiban, termasuk melakukan pembongkaran oleh petugas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami akan secara persuasif. Jika sampai batas waktu yang diberikan tidak ada izin, silahkan lakukan pembongkaran sendiri. Kalau tidak, kami akan melakukan penertiban,” tegasnya.
Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Balai Jalan untuk memastikan status perizinan bangunan tersebut, sebelum menentukan langkah penertiban selanjutnya.(S-30)
