AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Kota Ambon menyerahkan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Kota Ambon.
Rancangan Perubahan KUA-PPAS itu diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon yang berlangsung di ruang paripurna, Senin (14/9).
Walikota Ambon, Bodewin Wattimena dalam pidatonya mengatakan, perubahan APBD 2026 dilakukan sebagai konsekuensi atas dinamika fiskal daerah yang menyebabkan sejumlah asumsi dalam APBD murni tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini.
Perubahan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Perubahan APBD diperlukan untuk menyesuaikan kembali target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, termasuk mengakomodir pergeseran anggaran serta penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya,” ungkap Walikota.
Dalam rancangan perubahan KUA-PPAS, lanjutnya, pendapatan daerah Kota Ambon ditargetkan mencapai Rp1,187 Triliun, naik 5,44 persen dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp1,126 triliun.
Kenaikan pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
PAD ditargetkan sebesar Rp249, 96 miliar meningkat 4,45 persen. Sementara pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp937,13 miliar atau naik 5,66 persen.
Kenaikan pendapatan transfer antara lain berasal dari tambahan alokasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp37,03 miliar serta penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil tahun 2023-2024 sebesar Rp13,16 miliar.
Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp372,54 Juta, yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBD murni 2026.
Di sisi belanja, Pemkot Ambon mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,333 triliun, meningkat dari APBD murni sebesar Rp1,292 triliun.
Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1,158 triliun, belanja modal Rp74,03 miliar, belanja tidak terduga Rp10 miliar, dan belanja transfer Rp91,06 miliar.
Namun, peningkatan belanja tersebut tidak sepenuhnya diimbangi kemampuan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah dalam perubahan KUA-PPAS 2026 ditetapkan sebesar Rp141,87 miliar, turun 14, 82 persen dibandingkan APBD murni.
Pembiayaan itu berasal dari penerimaan SiLPA sebesar Rp5,15 miliar dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp166,57 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal Rp2,25 miliar dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp27,6 miliar.
Dengan komposisi tersebut, masih terdapat defisit sebesar Rp4.166.078.716 pada pos SiLPA tahun berkenaan.
Walikota menjelaskan, dibandingkan APBD murni 2026, defisit sebenarnya telah berkurang Rp20,52 miliar. Namun, pada saat bersamaan pembiayaan daerah juga mengalami penurunan Rp24,69 miliar.
Penurunan tersebut terutama dipengaruhi berkurangnya rencana penerimaan pinjaman daerah dari sebelumnya Rp200 miliar menjadi Rp166,57 miliar.
Karena itu, Walikota meminta persoalan defisit tersebut menjadi perhatian serius dalam pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Kota Ambon.
“Perlu dilakukan melalui penajaman prioritas dan efisiensi belanja, serta penelaahan kembali pendapatan berdasarkan potensi dan kepastian sumber dana,” kata Wattimena.
Ia menegaskan, langkah tersebut harus diarahkan untuk menutup seluruh defisit sehingga SiLPA tahun berkenaan dapat menjadi nihil, tanpa mengorbankan pelayanan dasar, belanja wajib maupun kewajiban daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Ambon Morits Tamaela mengatakan penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2026 merupakan instrumen penting untuk menyesuaikan target pembangunan dengan dinamika fiskal daerah dan kebutuhan prioritas masyarakat.
Menurutnya, pembahasan perubahan APBD tidak boleh hanya dimaknai sebagai penyesuaian angka anggaran. Setiap perubahan harus memastikan program pemerintah tetap memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dokumen ini selanjutnya akan dibahas secara mendalam oleh alat kelengkapan DPRD bersama tim Pemerintah Daerah Kota Ambon,” ujar Tamaela.
Ia menegaskan, DPRD bersama pemerintah daerah akan menelaah arah kebijakan anggaran agar pelaksanaan APBD dapat berjalan efektif, transparan dan akuntabel.
Dengan masih adanya defisit Rp4,16 miliar, pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 diperkirakan akan menjadi salah satu agenda krusial DPRD dan Pemkot Ambon dalam menentukan kembali skala prioritas belanja hingga akhir tahun anggaran.(S-10)
