AMBON, Siwalima - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ambon, membeberkan pe­ran eks Raja Negeri Laha, Rifaly Azhar bersama mantan Sekretaris Desa (Sekdes) terkait dugaan pe­ngeleweangan angga­ran Pendapatan Asli Desa (PAD) Laha, Kecamatan Te­luk Ambon, tahun 2020-2021.

Sidang perdana terha­dap kedua terdakwa ber­langsung dengan agenda pembacaan dakwaan di­pim­pin oleh hakim ketua Wilson Shriver didampingi dua hakim anggota Anto­nius Sampe Sammine dan Paris Edward Nadeak, Jumat (25/7).

JPU dalam dakwaannya meng­ungkapkan, terdakwa Rifaly Azhar merupakan Raja Negeri/Desa Laha pada tahun 2019-2025. Ke­mu­dian di Tahun 2020, Negeri/Desa Laha memperoleh pengha­silan dari pengelolaan sumber daya berupa Galian C, diving, Batu Kali, sirtu yang terletak di Air Sakula, Air manis, dan beberapa tempat di Negeri/Desa tersebut. Tidak hanya hasil alam, namun ada juga pengolahan Batu Bata dari kelompok masyarakat.

JPU menguraikan, total PAD Laha di tahun 2020 mencapai Rp965. 980.000 yang sebagian besarnya diperoleh dari CV Batu Prima yang membeli batu, sirtu mau­pun galian C lainnya sebesar 800 juta lebih. Sementara sisanya berasal dari retribusi Diving dan penjualan Batu Bata. Sementara ditahun 2021, Negeri Laha juga mengantongi PAD sebesar Rp 937 juta.

Menurut JPU, seharusnya PAD Negeri/Desa Laha tersebut disetor ke rekening negeri. Namun, ter­dakwa Rifaly Azhar menyuruh terdak­wa Fahmi Mewar untuk membuka rekening baru atas na­ma Pemerin­tah Negeri Laha, pa­dahal Negeri Laha telah memiliki rekening lain.

Semestinya PAD tahun 2020 maupun tahun 2021 dimasukan seluruhnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun kenyataanya di Tahun 2020 terdakwa Rifaly Azhar selaku Raja Laha mengarahkan agar terdakwa Fahmi Mewar untuk mencantumkan Rp153 juta ke dalam struktur APBDes sehingga ada selisih Rp 812 juta.

Hal serupa juga dilakukan di ta­hun 2021 yang mana kedua terdak­wa tidak sepenuhnya memasukan to­tal PAD yang diperoleh kedalam APBDes yaitu Rp937 juta, namun hanya mencantumkan sebagian kecilnya. 

PAD yang dicamtukan dalam APBDes tersebut dipergunakan untuk Dipakai bantuan hukum, bantuan kelompok usaha, bantuan kelompok kuliner. 

Akibat perbuatan kedua terdak­wa yang tidak memasukan kese­luruhan PAD yang diperoleh Negeri tersebut kedalam APBDes meng­akibatkan kerugian negara sebe­sar Rp1,2 miliar yang tidak bisa pertanggungjawabkan.

Kedua terdakwa dijerat mela­nggar dakwaan Primer : Pasal 603 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 18 Un­dang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberan­ta­san Tindak Pidana Korupsi seba­gaimana telah diubah dan ditam­bah dengan Un­dang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pem­berantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 20 huruf a, c dan d jo pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 KUHP.

Dakwaan Subsider: Pasal 604 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Ki­tab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 18 Undang-Undang No­mor 31 Tahun 1999 tentang Pembe­rantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pe­rubahan Atas Undang-Undang No­mor 31 Tahun 1999 tentang pembe­rantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 20 huruf a, c dan d jo Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 KUHP.(S-29)