SAUMLAKI, Siwalima.id - Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Ke­pulauan Tanimbar res­mi menetapkan tiga tersangka dalam ka­sus dugaan tindak pi­dana korupsi Anggaran DD/ADD Desa Sang­liat Krawain Keca­ma­tan Wertamrian, Kabu­paten Kepulauan Ta­nimbar, Tahun Ang­garan 2018 - 2022.

Ketiga tersangka tersebut yakni PB selaku Pj. Kepala De­sa Sangliat Krawain 2020-2021, AM selaku Sekretaris Desa Sa­ngliat Krawain tahun 2015 sampai seka­rang dan ST selaku Kaur Keua­ngan Desa Sangliat Krawain 2016 hingga 2021.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka diketahui ketiganya lebih dulu menjalani pemeriksaan sejak pagi sekitar pukul 08.00 hi­ngga pukul 17.25 WIT untuk ter­sangka PB dan ST. Sementara untuk AM menjalani pemeriksaan sejak pukul 11.00 Hingga pukul 17.25 WIT.

Untuk menjamin kelancaran pe­nyidikan dan mencegah potensi hambatan dalam proses hukum, Kejaksaan Negeri Kabupaten Ke­pulauan Tanimbar melakukan pe­nahanan kepada para Tersangka di Lapas Kelas III Saumlaki.

Hal ini sebagaimana surat pe­rintah penahanan yang dikeluar­kan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 8 Oktober 2026, sesuai ketentuan peraturan per­undang-undangan selama 20 hari yang bisa diperpanjang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kasi Pidsus Kejari Tanimbar, Lovian Daeli kepada wartawan me­ngungkapkan, setelah melalui proses penyidikan yang cermat, objektif dan berdasarkan standar pembuktian yang ketat, penyidik akhirnya menetapkan ketiganya sebagai tersangka dalam kasus DD/ADD Desa Sangliat Krawain tersebut. 

“Jadi hari ini tim penyidik secara resmi menetapkan 3 orang ter­sangka,” ujar Lovian didampingi Plt Kasi Intel, Rahmatullah Aryadi di Kantor Kejari Tanimbar, Kamis (8/10).

Lebih lanjut Lovian bilang, ke­rugian negara yang ditimbulkan dalam kasus DD/ADD Desa Sang­liat Krawain periode 2018-2022 tersebut sekitar Rp600 Juta. 

“Berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 7 September 2026, perbuatan para tersangka mengakibatkan keru­gian keuangan negara sebesar Rp 603.751.000,” sebutnya.

Dikatakan, dalam kasus ini keti­ga tersangka disangkakan dalam Pri­mair Pasal 603 dan Subsidair Pasal 604 UU Tipikor no 31 Tahun 1999.

“Primair Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembe­ran­tasan Tindak Pidana Korupsi se­bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Subsidair Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembe­rantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ten­tang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama pidana penjara seumur hidup,” beber Lovian 

Masih berlanjut kata Lovian, penetapan ini dilakukan setelah tim penyidik memastikan terpenu­hinya dua alat bukti yang sah melalui pemeriksaan 57 saksi, analisis terhadap dokumen-dokumen dan data terkait, serta pendalaman keterangan ahli konstruksi dan ahli penghitungan kerugian keuangan negara. 

“Seluruh rangkaian penyidikan dilakukan secara profesional dan berhati-hati demi memastikan tegaknya hukum secara benar dan 

Untuk menjamin kelancaran penyidikan dan mencegah potensi hambatan dalam proses hukum, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan penahanan kepada para Tersang­ka di Lapas Kelas III Saumlaki.

Hal ini sebagaimana surat pe­rintah penahanan yang dike­luar­kan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 8 Oktober 2026 se­suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama 20 hari yang bisa diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan per­undang-undangan,” ujarnya lagi 

Lovian menambahkan, Kejak­saan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Lovi Daeli selaku kasi pidsus dan Rahmatullah selaku plt. Kasi intel menegaskan, komitmen penuh untuk mene­gak­kan hukum secara tegas, profe­sio­nal, dan tanpa membeda-beda­kan kedudukan siapapun. 

“Langkah hukum ini menun­jukkan bahwa penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan yang berlaku. Ke­jaksaan akan terus memberikan informasi perkem­bangan perkara ini sebagai bentuk transparansi dan akun­tabilitas institusional, sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum berjalan apa adanya, tanpa kompromi dan tanpa pengecualian,”tegasnya.(S-26)