WAKIL Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Ch Ratuanak, menyoroti pilihan strategis yang dihadapi daerah dalam mengelola sumber daya alam, yakni mengembangkan skema perdagangan karbon (carbon trading) atau terus mengandalkan pemanfaatan hutan melalui aktivitas penebangan.
Menurut wabup, pilihan kebijakan tersebut harus mempertimbangkan dampak ekonomi, sekaligus kelestarian lingkungan. Ia mengingatkan, kerusakan hutan tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga berpotensi merugikan daerah dalam jangka panjang.
“Pilih yang mana, karbon trading atau tebang hutan dengan dampak hutan yang hancur ? Kita pun rugi dari sisi ekonomi. Kita rugi dari sisi alam,” tegasnya.
Ia menilai, pengelolaan hutan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu membuka ruang diskusi untuk merumuskan pilihan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi Kepulauan Tanimbar.
Selain persoalan pengelolaan hutan, Juliana turut menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi dampak lingkungan dari proyek strategis nasional Blok Masela.
Menurutnya, pembangunan berskala besar harus diimbangi dengan perlindungan lingkungan yang serius agar tidak menimbulkan kerusakan baru, baik di darat maupun di wilayah laut Tanimbar.
“Kekhawatiran setelah HPH, proyek besar ini (Blok Masela) akan membawa dampak lingkungan yang cukup besar. Sudah cukup kerusakan alam di darat, jangan lagi terjadi di laut,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi dan investasi perlu berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem. Terlebih, kelestarian hutan dan laut memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.
Wabup juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang selama ini memperjuangkan pelestarian hutan dan lingkungan di Kepulauan Tanimbar.
Ia meminta pihak-pihak yang memiliki data mengenai aktivitas pemanfaatan hutan agar menyampaikan informasi yang akurat kepada pemerintah daerah. Data tersebut diperlukan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan dan menilai kesesuaian kegiatan dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta ketentuan perizinan yang berlaku.
Wabup menekankan, keberanian menyampaikan gagasan dan reko-mendasi diperlukan untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan bersama. “Untuk sesuatu demi kebaikan banyak orang, tidak perlu takut. Saya percaya lewat diskusi ini, mari kita berikan kontribusi pemikiran sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Kita harus menjadi role model untuk menjaga hutan kita, alam kita,” tutup Ratuanak.
Melalui dialog tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Bagi Kepulauan Tanimbar, tantangannya bukan semata-mata memilih antara keuntungan ekonomi dan pelestarian lingkungan, melainkan memastikan bahwa pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan keberlangsungan hutan, laut, dan kehidupan generasi mendatang.(S-26)
