AMBON, Siwalima.id - Gubernur Maluku, Hen­drik Lewerissa me­negaskan, selu­ruh kapal yang mengambil ikan pada tiga wilayah Pengelola Perika­nan (WPP) diper­airan Maluku, wajib ber­labuh sekaligus melaku­kan aktivitas bongkar muat di setiap Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Maluku.

Penegasan ini di­sampaikan guber­nur, sejalan dengan komitmen Kemente­rian Kelautan dan Perikanan yang ba­kal menerbitkan regulasi penghentian relaksasi tran­shipment atau alih muat hasil perikanan di laut.

Kepada Siwalima me­lalui pesan WhatsApp, Senin (21/9) menjelaskan, dirinya tetap berkomitmen untuk terus memper­ju­angkan pencabutan trans­hipment agar hasil tang­kapan ikan dari perairan Maluku tidak langsung dibawa keluar daerah.

Menteri KP dalam pertemuan di Jakarta, telah memastikan akan mencabut menghentikan relaksasi transhipment atau alih muat ikan antar kapal di tengah laut dan menjadi angin segar bagi Maluku.

Jika nantinya regulasi tersebut dikeluarkan, maka gubernur me­mastikan seluruh kapal yang mela­kukan aktivitas penangkapan ikan di laut Maluku, wajib hukumnya untuk mendaratkan hasil tangkapannya pada pelabuhan-pelabuhan penda­ra­tan ikan di Maluku.

“Kalau nanti Kementerian KP mengeluarkan penghentian transhipment, maka seluruh kapal ikan wajib daratkan ikan di Maluku. Kalau ada yang tidak daratkan di Maluku, tidak usah kembali lagi tangkap ikan di laut Maluku,” ucap gubernur.

Gubernur menegaskan, penca­butan transhipment tinggal menu­nggu surat resmi dari Kementian Kelautan dan Perikanan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan terse­but.

Kebijakan itu, diharapkan dapat memperkuat sektor perikanan Maluku, terutama melalui pening­katan aktivitas pendaratan ikan, pengolahan hasil perikanan, serta perputaran ekonomi di daerah.

“Perjuangan sudah berhasil. Tinggal menunggu surat dikeluar­kan karena Menteri KP sudah se­tuju,” tandas gubernur.

Gubernur juga mamastikan, dengan hasil tangkapan didaratkan di Maluku, maka manfaat dari sum­ber daya laut tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha penangkapan ikan, tetapi juga memberikan dampak bagi nelayan, pelaku usaha peng­olahan, masyarakat pesisir.

Disisi lain, dengan pendaratan ikan di setiap pelabuhan pendaratan ikan, maka secara tidak langsung akan berdampak terhadap upaya peningkatan pendapatan asli dae­rah, yang nantinya akan diguna­kan untuk membiayai pembangunan.

“Kedepan seluruh kapal perika­nan wajib mendarat di PPI yang ada di Maluku secara bertahap agar rantai pasok dan nilai tambah ekonomi (PDRB) berputar dan dirasakan langsung oleh daerah,” imbuh gubernur.

Gubernur juga minta dukungan semua pihak, agar semuanya berjalan dengan lancar, sehingga sumber daya perikanan Maluku dapat mensejahterakan masyarakat di daerah ini.(S-20)