WALIKOTA Ambon, Bodewin Wattimena melontarkan peringatan keras dalam evaluasi kelembagaan perangkat daerah.
Ia meminta penataan organisasi tidak dijadikan alasan untuk menambah struktur maupun menciptakan jabatan baru.
Bodewin menegaskan, birokrasi Pemkot Ambon harus ramping, tetapi memiliki fungsi yang kuat. Setiap perubahan struktur wajib didasarkan pada kebutuhan, beban kerja, karakteristik daerah, serta kajian akademis.
“Yang kita butuhkan adalah struktur organisasi yang tepat, efektif, efisien, dan yang terpenting sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah,” kata Bodewin, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ambon Tahun 2026 di Ballroom Manise Hotel Ambon, Kamis (8/10).
Menurutnya, penataan kelembagaan bukan soal memperbanyak atau mengurangi jabatan. Prinsipnya adalah bagaimana organisasi mampu bekerja maksimal untuk mencapai target pemerintahan.
“Dalam teori pemerintahan, yang terpenting adalah struktur organisasi itu tidak terlalu gemuk. Dia ramping. Ada bahasa ‘miskin struktur, kaya fungsi’,” ujarnya.
Bodewin bahkan mengingatkan agar jangan sampai evaluasi kelembagaan dimanfaatkan untuk mencari-cari posisi baru.
“Penataan kelembagaan bukan tujuan untuk memperbanyak atau menghilangkan struktur. Intinya untuk mencapai tujuan organisasi. Jangan sampai ada satu yang belum dapat jabatan, lalu mulai cari-cari jabatan baru untuk katong isi,” tegasnya.
Dalam evaluasi tersebut, Bodewin memberikan perhatian khusus terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Ia menilai BPBD memiliki peran strategis karena Kota Ambon merupakan daerah yang menghadapi berbagai risiko bencana.
Bodewin mengusulkan penguatan struktur pimpinan BPBD. Menurutnya, posisi pimpinan tidak lagi cukup hanya sebagai kepala pelaksana (kalak), tetapi perlu ditingkatkan menjadi kepala badan.
“BPBD itu sudah mestinya kepalanya jangan kalak lagi. Itu sudah mesti kepala badan. Kita butuh penguatan organisasi kelembagaan dari BPBD supaya dia semakin kuat,” tegasnya.
Selain BPBD, Ia menyoroti beban kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP).
Menurut dia, DLHP tidak hanya menangani persoalan sampah, tetapi juga harus mengurus armada, pengolahan lingkungan, limbah, taman hingga sejumlah urusan perizinan lingkungan.
“Kalau kita lihat, sampah saja di DLHP ini sudah penumpukan. Mengatur operasional armada, mengatur masyarakatnya, mengatur pengolahannya, belum lagi soal limbah dan taman,” katanya.
Ia berharap evaluasi kelembagaan menghasilkan birokrasi yang lebih efektif, efisien, tidak tumpang tindih, serta mampu mendukung target pembangunan dalam RPJMD Kota Ambon.
“Tujuan kita hanya di sini untuk membangun Kota Ambon seperti yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Itu yang akan menjadi ukuran keberhasilan kepala daerah, tapi juga ukuran kita semua sebagai penyelenggara pemerintahan daerah,” tandasnya.(S-30)
