PEMERINTAH Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) tidak mempermasalahkan apabila Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku turut mempersiapkan tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan proyek strategis di wilayah tersebut.
Sikap itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Moriolkosu kepada Siwalima, Kamis (15/10), menanggapi aspirasi sejumlah anggota DPRD MBD yang menginginkan agar masyarakat dari kabupaten tersebut juga memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam penyiapan tenaga kerja.
“Tidak masalah. Setiap kabupaten/kota itu memiliki kewenangan untuk bisa menyiapkan tenaga kerja lokalnya. Keputusan itu ada pada BPI selaku penyelenggara,” ungkapnya kepada Siwalima di Saumlaki, Selasa (20/10).
Menurut Sekda, penyiapan tenaga kerja tidak harus terbatas pada masyarakat yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kabupaten lain di Maluku juga dapat mempersiapkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan kualifikasi pekerjaan yang tersedia.
“Bukan saja MBD, tetapi seluruh wilayah Provinsi Maluku juga perlu menyiapkan tenaga kerjanya,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kesiapan tenaga kerja dari berbagai kabupaten/kota menjadi hal penting untuk membuka peluang keterlibatan masyarakat Maluku dalam kegiatan proyek yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu.
Karena itu, pemerintah daerah di seluruh Maluku diharapkan dapat mulai mempersiapkan calon tenaga kerja dari wilayah masing-masing, baik melalui pendataan maupun peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan pekerjaan.
Meski demikian, Sekda menegaskan bahwa keputusan mengenai penerimaan dan penempatan tenaga kerja tetap menjadi kewenangan BPI sebagai penyelenggara.
“Pemerintah kabupaten dan kota dapat menyiapkan tenaga kerja lokalnya. Namun, keputusan akhirnya berada pada BPI. Karena itu, calon tenaga kerja harus dipersiapkan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang ditetapkan penyelenggara,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga membahas penyiapan fasilitas pelatihan tenaga kerja lokal, termasuk pemanfaatan gedung bekas rumah sakit sebagai lokasi sementara dan penyiapan infrastruktur permanen.
Program pelatihan tersebut direncanakan menyasar 3.200 calon tenaga kerja yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh BPI.
Sekda berharap, kesempatan menyiapkan tenaga kerja ini dapat menjadi perhatian bersama pemerintah kabupaten/kota di Maluku sehingga masyarakat setempat memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan investasi dan pembangunan di daerah.
“Yang terpenting, setiap daerah mempersiapkan tenaga kerjanya dengan baik. Dengan begitu, masyarakat Maluku memiliki kesiapan untuk bersaing dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai kualifikasi yang diperlukan,” tutupnya.(S-26)
