NAMLEA, Siwalimanews – Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Maluku, mengundang sejumlah pi­hak dalam melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Kabupaten Buru.

Pengawasan WNA meliputi  administratif yang mencakup pengum­pulan, pengolahan, dan penyajian data terkait orang asing, termasuk pelayanan keimigrasian, lalu lintas orang asing, dan keputusan pen­detensian.

Kemudian pengawasan lapangan melibatkan pemeriksaan langsung terhadap orang asing, baik saat masuk dan keluar wilayah Indonesia maupun saat berada di dalam wilayah Indonesia.

Rakor tim pengawas orang asing dibuka oleh Kakanwil Ditjen Imig­rasi Maluku yang diwakili  Kabid Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Kanim Ambon, Hanny Agustinus Hattu.

Dalam sambutan Kakanwil me­nga­ku kalau kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam pengawasan WNA khususnya terkait pelanggaran izin tinggal.

Ia menegaskan pengawasan terha­dap lalu lintas orang asing yang keluar-masuk wilayah Indonesia merupakan bagian integral dalam menjaga kedaulatan negara.

“Dengan rakor ini, kita menegas­kan  Indonesia tidak takut terhadap keterbukaan. Kita hadapi keterbu­kaan dengan kewaspadaan, baik terhadap ideologi asing yang meng­ancam ideologi bangsa, budaya luar yang tidak sesuai kearifan lokal, maupun isu-isu yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional,” ujarnya.

Selain itu, ada kewaspadaan yang merupakan langkah nyata demi menjaga kestabilan nasional, serta melibatkan seluruh elemen masya­rakat.

Ia juga meminta dukungan Peme­rintah  Kabupaten Buru untuk pem­bangunan Pos Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) guna memperkuat pengawasan WNA.

Sementara itu, Bupati Buru dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Bidang SDM, Atika Wael mengaku pihaknya siap mendukung tugas Keimigrasian.

“Kami berterima kasih kepada Kanim Ambon yang telah menggelar rakor ini, dan kami siap mendukung langkah Imigrasi menambah pos serta rudenim di Namlea,” ucap Atika.

Dukungan serupa disampaikan Kepala Lapas Namlea, M. M. Mara­sabessy yang hadir pada saat itu.

Menurutnya, kehadirannya dalam rakor merupakan bentuk sinergi antara Lapas Namlea dan Kanim Ambon sebagai sesama Unit Pe­laksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemas­yarakatan.

“Sebagai salah satu instansi penegak hukum di Kabupaten Buru, kami mendukung penuh tugas dan fungsi Imigrasi. Semoga rakor ini memperkuat sinergi seluruh pihak dalam mendukung pengawasan WNA,” tuturnya. (S-15)