AMBON, Siwalima.id - DPRD mengingatkan Pemerintah Provinsi Maluku tidak mengabaikan pelayanan publik, pasca diterbitkan surat edaran terkait dengan Work From Home (WFH) bagi ASN maupun satuan pendidikan.
Anggota DPRD Maluku, Reza Mony menjelaskan kebijakan WFH bagi ASN dan sekolah diliburkan sudah sesuai dengan kondisi guna memberikan perlindungan bagi kesehatan masyarakat.
Kebijakan tersebut, kata Mony merupakan langkah tepat ditengah kondisi kabut asap yang kian mem-prihatinkan di sejumlah wilayah yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak dan pelajar.
“DPRD tentu mengapresiasi langkah bijak gubernur yang mengeluarkan edaran untuk melindungi aparatur pemerintah dan masyarakat dari paparan kabut asap yang sudah sangat pekat ini,” kata Mony kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (14/10)
Karena itu ia berharap kebijakan ini perlu didukung seluruh pihak khususnya agar upaya perlindungan kesehatan masyarakat dapat berjalan efektif.
Disisi lain, penerapan WFH dilingkungan Pemrov Maluku tidak boleh mengganggu keberlangsungan pelayanan public.
Ia menyebut pelayanan publik merupakan prioritas utama pemerintah. Untuk itu seluruh ASN dapat menyikapi WFH ini secara bijaksana.
“Artinya ASN harus tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun sistem kerja dari rumah diberlakukan,” tegasnya.
Dirinya mengaku WFH tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pelayanan publik bagi masyarakat khususnya pada sektor-sektor yang menyangkut pelayanan dasar.
Ia juga mengimbau para siswa, orang tua dan masyarakat luas agar mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak.
Sebaliknya jika terpaksa ber-aktivitas di luar ruangan, diharapkan menggunakan masker se-bagai salah satu langkah perlindungan dari paparan kabut asap.
Perlindungan terhadap anak-anak dan kelompok rentan harus menjadi perhatian bersama, mengingat kondisi kualitas udara yang memburuk dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan.
“Kita doakan bersama semoga kondisi sulit ini cepat berlalu dan masyarakat Maluku bisa kembali menjalankan aktivitas secara normal,” harapnya.
DPRD Maluku juga akan terus menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan berkoordinasi bersama instansi terkait untuk menyikapi perkembangan Karhutla dan dampak kabut asap.
“Penanganan kondisi Karhutla ini membutuhkan sinergi pemerintah, instansi teknis, lembaga terkait serta partisipasi masyarakat agar dampaknya dapat diminimalkan dan keselamatan warga tetap prioritas,” tutupnya.(S-20)
