AMBON, Siwalima.id - DPRD Maluku menemukan adanya indikasi penggunaan belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang ditentukan penggunaannya atau DAU Earmark.
Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Afifudin menjelaskan persoalan pengalihan belanja yang bersumber dari DAU Earmark menjadi salah satu masalah yang ditemukan dalam LPJ Gubernur tahun 2025 lalu.
Menurutnya belanja earmark merupakan bagian dari DAU Pemerintah Pusat yang penggunaannya sudah dikunci atau dikhususkan untuk membiayai program tertentu di daerah, namun ternyata ada yang dialihkan kepada pos belanja lain.
"Saya sudah ingatkan pemprov agar anggaran yang bersumber dari DAU Earmark yang sudah ada peruntukan, jangan dipakai untuk membayar program lain," jelas Rovik kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (19/10).
Rovik mencontohkan, jika DAU Earmark yang masuk sudah ditentukan untuk perhubungan, maka jangan digunakan untuk belanja bidang lain.
Jika itu terus terjadi, lanjutnya tenty Pemerintah Provinsi Maluku akan kesulitan dari sisi realisasi belanja.
Pengalihan belanja yang bersumber dari DAU Earmark juga dilakukan maka tahun berikutnya pemerintah pusat tidak lagi menurunnya belanja yang bersumber dari DAU Earmark.
“Itu menambah beban utang bagi daerah,” tegasnya.
Olehnya ia mengingatkan agar jangan lagi terjadi pengalihan belanja DAU Earmark sebab ini bisa membuka ruang untuk menjadi daerah pengutang.
“Artinya apa yang sudah ditentukan dari pusat maka jalan saja normatifnya," tegasnya.
Rovik menegaskan jika sejak awal pemprov jalan dengan normatif tentu tidak akan terjadi defisit pada APBD yang mencapai puluhan miliar dan akhirnya menjadi beban bagi APBD.
Ia menegaskan ditengah kondisi efisiensi belanja yang dilakukan pemerintah pusat saat ini membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik sehingga tidak berdampak pada utang daerah.(S-20)
