AMBON, Siwalima.id - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa memastikan, telah menyurati Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) terkait aktivitas ilegal pertambangan sinabar di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Langkah tegas ini dilakukan gubernur, sebagai upaya memastikan aktivitas ilegal penambangan sinabar di Desa Iha dan Luhu yang telah terjadi beberapa tahun terakhir ini, dapat diakhiri dan ditangani sesuai aturan hukum yang berlaku.
Gubernur mengaku, aktivitas pertambangan ilegal di Provinsi Maluku masih menjadi perhatian serius untuk ditangani, sebab memang sampai saat ini masih terdapat areal-areal pertambangan ilegal yang belum tersentuh hukum.
“Fokus penanganan kasus penambangan ilegal bukan saja di gunung botak tapi juga di semua arela penambahan ilegal termasuk aktivitas penambangan ilegal sinabar di SBB,” ucap gubernur kepada Siwalima melalui pesan WhatsApp, Senin (26/10).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku tidak pernah menutup mata dengan aktivitas penambangan sinabar ilegal di Kabupaten SBB, sebab dampaknya cukup luar biasa jika pengelolaannya dilakukan secara tidak bertanggung jawab.
Aktivitas penambangan sinabar di SBB dampaknya jauh lebih berbahaya, sebab hasil pengolahan sinabar tersebut akan diolah menjadi merkuri dan digunakan untuk aktivitas ilegal, baik di Maluku maupun luar Maluku.
“Saya sudah surati resmi kepada Tim Penertiban Kawasan Kutan untuk nanti melakukan penertiban di kawasan tersebut. Kita tidak mau penertiban hanya di gunung botak saja, sebab aktivitas sinabar di SBB jauh lebih berbahaya,” tandas gubernur.
Gubernur menegaskan, pertimbangan utama dilakukan penertiban kawasan penambangan sinabar di SBB tersebut, selain menegaskan otoritas pemerintah, tetapi yang jauh lebih penting yakni melindungi masyarakat dan lingkungan dari kehancuran yang berbahaya.
“Kita tidak menghendaki kerusakan yang sama di Gunung Botak juga terjadi di Iha dan Luhu, karena itu kita minta Satgas PKH untuk melakukan penertiban sesuai aturan yang berlaku,” tegas gubernur. (S-20)
