AMBON, Siwalima.id - Komisi I DPRD Maluku menegaskan, BPSDM Maluku di bawah kepemimpinan Hadi Sulaiman, harus menutup dapur pengolahan makanan pada OPD tersebut.

Hal ini ditegaskan Ketua Komisi I DPRD Maluku Solichin Buton, meres­pon adanya infomasi, jika Kepala BPSDM hingga saat ini belum juga menutup dapur pengolahan makanan, yang sebelumnya menyebabkan 46 peserta pelatihan dasar atau latsar keracunan.

Solichin menegaskan, Komisi I telah memanggil Kepala BPSDM dan me­merintahkan agak dapur tersebut di­tutup agar tidak menimbulkan masa­lah keracunan baru pada peserta lat­sar. Sikap tegas ini diambil komisi, se­bagai bentuk respon atas reko­men­dasi Dinas Kesehatan Kota Ambon, yang menemukan kondisi dapur BPSDM tidak layak dan higienis sehingga harus ditutup.

“Sikap kita kemarin jelas, bahwa kita perintahkan agar dapur itu ditu­tup sesuai rekomendasi Dinas Ke­se­hatan dan itu wajib hukumnya di­patuhi oleh Kepala BPSDM,” tegas So­lichin kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (21/9).

Menurut Solichin, Komisi I bahkan telah minta Kepala BPSDM untuk melakukan evaluasi ter­hadap seluruh mekanisme lelang pengadaan makan - minum pe­serta latsar, sebab disinyalir ter­dapat permainan, mengingat vendor yang sama memenangkan tender ini setiap gelombang.

Selain itu, Komisi I juga telah mengingatkan Kepala BPSDM, untuk melakukan evaluasi terha­dap seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksana pela­tihan dasar, termasuk pelayanan kepada peserta latsar.

“Kalau sampai Kepala BPSDM tidak melakukan seperti apa yang diputuskan DPRD, maka kita akan panggil dia ulang,” tegas Solichin.

Sementara itu sumber Siwalima di Kantor BPSDM menyebut, wa­laupun sudah ada rekomendasi Ko­misi I DPRD Maluku hingga ins­truksi penutupan resmi dari Tim Gerak Cepat Dinas Kesehatan Kota Ambon, namun dapur katering yang di­kelola oleh CV Valliant Dwi Perkasa itu, terpantau masih tetap beroperasi.

Berdasarkan pantauan di lokasi, ak­tivitas memasak dan penyiapan kotak makanan masih terlihat sibuk meski batas waktu peng­hentian ope­rasional telah ditetap­kan terhi­tung sejak Kamis, 17 September 2026. “Publik mempertanyakan da­sar hukum serta alasan dibalik keta­ngguhan vendor katering tersebut yang terus memenangkan tender pengadaan konsumsi di setiap gelombang pelaksanaan latsar, meski menuai gelombang sorotan tajam,” ucap sumber Siwalima yang meminta namanya tak diko­rankan.

Hingga berita ini naik cetak, pihak BPSDM Provinsi Maluku maupun manajemen CV Valliant Dwi Perkasa belum memberikan keterangan resmi, terkait alasan tetap beroperasinya dapur katering tersebut di tengah sanksi administratif dan rekomendasi penu­tupan dari instansi berwenang.

Baik Kepala BPSDM Maluku Hadi Sulaiman maupun Mohcin Hasan sebagai penyedia (Vendor) yang ditelepon beberapa kali, bahkan dikirim WhattsApp (WA) belum meresponsnya.(S-20)