AMBON, Siwalima.id - Ombudsman RI Perwa­kilan Maluku, menemukan adanya dugaan kekerasan terhadap warga binaan di Lembaga Pembinaan Khu­sus Anak (LPKA) Kelas IIA Ambon.

Dugaan tersebut terung­kap, saat Ombudsman me­lakukan pemantauan dan wawancara langsung de­ngan sejumlah warga bi­naan di LPKA Ambon, Selasa (29/9) kemarin.

Dalam wawancara itu, sejumlah warga binaan mengeluhkan dugaan per­lakuan kekerasan dalam proses pembinaan. Mereka mengaku pernah meng­alami pemukulan menggunakan selang dan kabel.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku, Hasan Slamat men­jelaskan, laporan tersebut telah diterima pihaknya dan perlu segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

“Terkait hal tersebut, kami telah melakukan wawancara dengan warga binaan dan laporan menge­nai hal tersebut juga telah diterima oleh Ombudsman,” tulis Hasan dalam rilisnya yang diterima re­daksi Siwalima, Kamis (1/10).

Sesuai temuan itu kata Hasan, maka pihaknya mendorong Kepala LPKA dan Kanwil Ditjenpas Maluku, mengambil langkah serius untuk memastikan, proses pembinaan berjalan sesuai standar operasio­nal prosedur (SOP).

“Kami mendorong Kalapas dan Kanwil Ditjenpas Maluku untuk melakukan pembinaan serta mengambil langkah serius sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, apa pun alasannya,” ujarnya.

Selain dugaan kekerasan lanjut Hasan, Ombudsman juga mene­mu­kan sejumlah catatan terkait sa­rana dan prasarana di LPKA Ambon, yang mana beberapa dianta­ranya adalah ketersediaan tempat tidur bagi warga binaan, kebutuhan pemasangan kamera CCTV di sejumlah titik, serta pemenuhan sarana olahraga.

Sejumlah aspek tersebut, masih perlu dibenahi meski secara umum kondisi sarana dan prasa­rana dinilai telah memenuhi ketentuan.

“Mengenai sarana dan prasa­rana, masih terdapat beberapa as­pek yang perlu dibenahi dan di­lengkapi. Meski demikian, secara umum, kondisi sarpras telah me­me­nuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No­mor 37 Tahun 2008,” TULIS Hasan.

Ombudsman juga menurut Hasan, memberikan informasi mengenai saluran pengaduan kepada warga binaan. Langkah tersebut dilakukan, agar mereka mengetahui mekanisme yang dapat digunakan ketika mengalami atau menemukan pelayanan yang tidak sesuai ketentuan.

“Kami berharap, seluruh Lapas dapat menerima masukan dari Ombudsman Maluku sebagai catatan untuk perbaikan. Kami akan men­dampingi proses tindak lanjutnya sampai selesai,” janji Hasan.

Lapas Perempuan

Selain di LPKA, Ombusdman juga Hasan juga melakukan pemantauan di Lapas Perempuan Ambon. Dari pemantauan tersebut, tercatat sejumlah persoalan terkait kondisi sarana dan prasarana hunian. Salah satunya adalah, keterbatasan sirkulasi udara di sejumlah bagian bangunan.

Selain itu, lantai dua pada lapas tersebut, saat ini tidak dapat digu­nakan sebagai hunian. Akibatnya, seluruh warga binaan menempati dan beraktivitas di lantai satu. 

“Meski demikian, Ombudsman menyebut kondisi hunian secara keseluruhan belum mengalami over kapasitas,” jelas Hasan.

Ombudsman tambah Hasan, juga menyoroti penempatan taha­nan dan narapidana yang masih berada dalam sel hunian yang sama. Padahal, pemisahan berda­sarkan status hukum, perlu dilakukan untuk memenuhi hak warga binaan, sekaligus menjaga kepastian hukum dan keamanan.

“Hal ini untuk memenuhi hak asasi manusia, menjaga kepas­tian dan asas hukum, serta men­jamin keamanan warga binaan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, mengingat di Maluku hanya terdapat satu Lapas Perempuan,” tandas Hasan.

Untuk itu ia mendorong Kanwil Ditjenpas Maluku dan pihak Lapas Perempuan Ambon melakukan perbaikan, terutama terkait sir­kulasi udara, pengaturan ruang hunian, serta penempatan warga binaan berdasarkan status hukum, usia, dan kebutuhan khusus.

Dalam pemantauan tersebut, Ombudsman meninjau sejumlah fasilitas di Lapas Perempuan Ambon, antara lain ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ruang layanan kunjungan, dapur, klinik, blok hunian, Balai Latihan Kerja (BLK), dan warung telekomunikasi (wartel).

Ombudsman selanjutnya men­dorong penguatan pengawasan internal di lembaga pemasya­ra­katan, pelaksanaan pembinaan sesuai SOP, pemenuhan sarana dan prasarana, serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga binaan.(S-25)