AMBON, Siwalima.id - Sekretaris Daerah Maluku Sadli Ie menegaskan, pemerintah pusat wajib turun tangan mengatasi Ke­bakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Maluku.

Hal ini dikarenakan, gubernur akan segera menetapkan status ta­nggap darurat bencana karhutla, sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

“Pemprov sudah siapkan draf tanggap darurat dan ditindaklanjuti dengan rencana aksi daerah yang nantinya akan menjadi rujukan untuk dapat sentuhan dari pempus untuk penanganan dampak kar­hutla,” ucap sekda kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (15/10).

Menurut sekda, sejak karhutla terjadi di Maluku dan puncaknya saat ini, pemerintah pusat belum mela­kukan intervensi apapun bagi dae­rah, baik dari aspek logistik maupun kucuran dana dalam mendukung penanganan karhutla.

Padahal, sebagian hutan yang terbakar di Maluku merupakan hutan lindung seperti di Pulau Seram yang kewenangan pengelolaannya oleh pemerintah pusat, sehingga harus ada intervensi dari pusat.

“Karena ini bencana nasional, maka pemerintah pusat wajib turun tangan bantu pemda melakukan pe­nanganan karhutla sesuai tu­juan bernegara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia,” tegas sekda.

Sekda memastikan, saat ini su­dah ada satu daerah lagi di Maluku yakni Kota Tual yang menetapkan status tanggap darurat karhutla, setelah sebelumnya hanya lima dae­rah masing-masing Ambon, SBT,  SBB, Buru Selatan dan Malu­ku Tengah.

Penetapan tanggap darurat kar­hutla Maluku, akan dilakukan se­cepatnya sehingga akan menjadi dasar bagi BPBD untuk meminta intevensi bantuan dari BNPB.

“SK penetapannya kita sedang proses, secepatnya sudah ada su­paya bisa digunakan untuk meng­ajukan ke pusat,” ucap sekda.

Sekda mengaku, saat ini BNPB sudah mempermudah pengajuan anggaran Dana Siap Pakai (DSP) sehingga hal ini harus direspon cepat oleh provinsi.

Dana Tak Terduga 

Terpisah, anggota DPRD Maluku Anos Yermias, mendesak peme­rin­tah provinsi untuk segera me­nggunakan Dana Tidak Terduga (DTT) guna penanganan Karhutla.

Pasalnya, persoalan karhutla yang sementara terjadi saat ini, tidak boleh dipandang sederhana dengan intevensi kebijakan yang biasa-biasa saja, namun harus dijadikan prioritas penanganan oleh pemerintah provinsi.

Persoalan ini, bukan baru terjadi tahun 2026 tapi sudah dari tahun-tahun sebelumnya, namun inten­sitas cukup parah di tahun ini yang berdampak pada penutupan Ban­dara Pattimura dan sebagainya. Namun sayangnya, pemerintah seakan-akan tidak memiliki upaya pencegahan sejak dini, padahal peringatan El Nino sudah dike­luarkan oleh BMKG sejak awal tahun 2026 lalu.

“Sudah ada peringatan dari BMKG sejak awal, tapi rupanya tidak ada langkah pencegahan dan sekarang sudah terjadi baru kita kewalahan melakukan penanga­nan kebakaran seperti saat ini,” kesal Anos kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (15/10).

Fatalnya lagi kata Anos, upaya penanganan yang dilakukan pe­merintah pun ternyata tidak mak­simal, karena persoalan keter­batasan anggaran yang dihadapi OPD teknis seperti BPBD Maluku, dimana ada sarana prasarana seperti mobil pemadam tapi tidak ada anggaran operasional.

Akibatnya, petugas di lapangan harus menggunakan peralatan se­adanya untuk berhadapan dengan api yang membakar habis lahan warga seperti yang terjadi di Ka­bupaten MBD yang hanya memiliki satu orang petugas pemadam dari Dinas Kehutanan Maluku.

“Kasihan aparat di lapangan hanya gunakan alat seadanya un­tuk penangangan api, sementara dari penjelasan BPBD Maluku juga mengatakan tidak ada anggaran, artinya pemerintah provinsi harus fleksibel untuk melihat kondisi Karhutla ini sebagai bencana di daerah,” tegas Anos.

Menurut Anos, pemerintah provinsi sudah saatnya menggu­nakan DTT pada pos APBD untuk memaksimalkan penanganan karhutla, sebab pemerintah kabu­paten/kota terdampak juga me­ngalami kesulitan soal pendanaan penanganan karhutla.

Penggunaan DTT sangat pen­ting untuk pengadaan sarana penunjang pemadaman karhutla disamping berkoordinasi dengan BNPB untuk meminta dukungan logistik maupun dana, sehingga penanganan yang dilakukan akan berdampak.

“Kalau DTT kita kecil segara minta bantuan BNPB, sedangkan kalau keterbatasan personel pe­madaman berdayakan saja Satpol PP dan PPPK yang saat ini nga­nggur begitu banyak. Prinsipnya DTT yang ada itu digunakan saja,” te­gas Anos.(S-20)